SERANG, BANPOS – Belum hilang rasa terkejut publik dengan adanya dugaan permainan uang atau jual beli kursi dalam pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru (PPDB) tahun 2022 ini. Bahkan ada fakta dan data terbaru jika PPDB tahun 2021 lalu, terdapat 4187 orang diduga siswa siluman. Dan hasil PPDB bisa digugat oleh masyarakat.
Kasus terbaru, beredar surat rekomendasi dari Komisi V DPRD Banten lengkap dengan kop surat lembaga legislatif tersebut, agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) menerima salah seorang calon siswa di salah satu SMA Negeri favorit di Kota Tangerang Selatan (Tangsel).
Ketua Komisi V DPRD Banten Yeremia Mendrofa menolak menanggapi adanya surat rekomendasi resmi dari Komisi V agar salah seorang siswa diterima di SMAN Tangsel,
“Saya nggak bisa komentari, belum tentu asli, kalau seandainya benar asli kemudian perlu diklarifikasi kepada yang membuatnya tujuaan untuk apa,” kata Yeremia seraya mengatakan jika rekomendasi tersebut bisa saja dibuat orang yang mengatasnamakan.
Kendati demikian Yeremia yang merupakan politisi PDI Perjuangan ini menilai jika proses PPDB SMA sederajat sudah selesai digelar. Bahkan mulai besok (hari ini), proses belajar mengajar diselenggarakan.
E-Paper BANPOS Terbaru
“Tahapan PPDB sudah selesai bahkan Kegiatan MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah) juga sudah dilaksanakan dan besok (hari ini red), tahun ajaran baru resmi dimulai. Tentu harapan pelayanan PPDB di tahun depan semakin lebih baik dibanding tahun ini” harapnya.
Adapun adanya kemungkinan dugaan catut mencatut dalam surat rekomendasi Komisi DPRD Banten ditegas Yeremia tidak ada. “Catut mencatut semakin tidak ada seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat bahwa proses PPDB adalah proses seleksi yang harus dilakukan karena daya tampung sekolah negeri terbatas dan tentu harus berjalan dengan fair, transparan sesuai dengan syarat dan perangkingan di Juknis. Kita juga berharap kedepan ada terobosan/inovasi Pemprov Banten untuk meningkatkan daya tampung siswa baik melalui penambahan ruang kelas, unit sekolah baru, sekolah/kelas/rombel online/digital/terbuka maupun pemberdayaan sekolah swasta,” katanya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP) Uday Suhada dihubungi melalui telepon genggamnya, Minggu (17/7) meminta Dindikbud membongkar oknum yang sengaja menggunakan kekuasaan atau jabatan menitip atau menjadi calo dalam PPDB online SMA sederajat di Banten.
“Sebagaimana dari dulu, saya selalu mengingatkan pihak Dindikbud agar memperbaiki sistem PPDB, yang dari waktu ke waktu selalu diwarnai uang percaloan. Dan kondisi buruk kemarin itu rawan digugat oleh publik” kata Uday.
Menurutnya, praktek kecurangan dalam PPDB baik berbentuk percaloan atau titip menitip calon siswa dari oknum tertentu seperti penguasa atau profesi lainnya, merupakan tamparan keras dan memperlihatkan kebobrokan sistem pendidikan.
“Ini adalah ironi dunia pendidikan kita. Sekedar belajar yang menjadi hak warga negara, ternyata harus membayar dulu” ujarnya.
Disinggung adanya temuan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten bahwa pada PPDB SMA sederajat tahun ini dan tahun 2021 seperti dugaan permainan uang dan ribuan siswa siluman, Uday melihat, jika praktek tersebut harus dihentikan, dan memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak terlibat.
“Temuan itu sangat wajar. Karena mengembalikan ke masing-masing sekolah bukanlah solusi. Justru akan memberi keleluasaan bagi para oknum memperjual belikan bangku sekolah. Apalagi pihak masing-masing sekolah disinyalir juga mengeluarkan uang jutaan rupiah kepada pihak ketiga untuk membantu membuatkan aplikasi PPDB,” ujarnya.
Oleh karena itu, Uday meminta kepada Dindikbud tidak hanya memberikan sanksi tegas kepada oknum pegawainya, akan tetap menyampaikan kepada publik siapa saja orang yang meminta jatah, baik yang diterima atau ditolak.
“Harus begitu (sampaikan kepada publik siswa titipan). Agar tidak jadi ajang aji mumpung tiap tahun. Para operator bisa ditanya kok, apa yang terjadi,” ujarnya.
Bahkan diakui Uday, untuk membersihkan praktek percaloan dan titip menitip siswa yang berujung pada dugaan siswa siluman, Uday telah membantu sejumlah sekolah SMA Negeri sederajat di Banten dengan membentuk tim Informasi Teknologi (IT).
“Untuk berpartisipasi dalam hal PPBD ini, Tim IT saya, alhamdulillah mampu dengan menggratiskan ke 4 sekolah. Yakni SMAN 1 Bandung SMAN 1 Pamarayan di Kabupaten Serang serta SMAN 14 dan SMKN 12 di Kabupaten Pandeglang. Di sistem yang kami bangun, semua dibuat jelas, terang benderang, untuk memenuhi unsur transparansi dalam sistem penerimaan siswa baru. Termasuk nilai saat siswa di SLTP nya pun diinput, sebagai parameter untuk menentukan ia lulus atau tidak di jalur Prestasi. Ini kami gratiskan, silahkan tanya kepada para Kepseknya. Saya dan tim IT saja mampu bekerjasama dengan Google Map dan HeatMap, untuk misalnya memastikan jarak antar rumah siswa dengan sekolah, atau titik koordinat sesuatu, masa’ pemerintah tidak,” ujarnya.
Langkah tersebut dilakukan oleh Uday bersama tim IT untuk memberikan contoh yang baik, tepat dan efisien kepada Dindikbud Banten agar pelaksanaan PPDB bersih dari dugaan praktek kecurangan.
“Kenapa kami lakukan ini?. Sebagai pelajaran bagi para pengambil kebijakan di Pemprov dan Dindikbud Banten,” terangnya.
Saat dicoba dikonfirmasi, Kepala Dindikbud Banten Tabrani, hingga berita ini diturunkan tidak dapat dihubungi. Telepon genggamnya tidak aktif.(RUS/PBN)
