“Karena SK tersebut, sebenarnya tidak sesuai dengan aturan. Karena Gubernur hanya memutuskan melalui PP 36, yang mana kita sama-sama ketahui bahwa PP 36 itu merupakan peraturan turunan dari undang-undang cipta kerja, dimana undang-undang cipta kerja sudah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi,” tandasnya.
Hal senada disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.
Bahkan ia mengancam akan berkampanye untuk tidak memilih Wahidin Halim dalam pemilihan kepala daerah selanjutnya. “Kaum buruh akan mencatat dengan tinta yang terus basah di atas kertasnya bahwa Gubernur Banten Wahidin Halim, kalau lah benar, kami akan kampanye ‘jangan pilih Wahidin Halim,'” ujar Said dalam konferensi pers, pekan lalu.
Said akan menyarankan kaum buruh untuk memilih orang lain sebagai kepala daerah Banten, yang mau peduli terhadap rakyatnya. Ia menilai sikap Gubernur Banten memiliki moral yang rendah dan tidak layak untuk menjadi pemimpin.
“Gubernur macam apa itu? Kalau orang dibayar Rp2,5 juta, Gubernur menyuruh orang dibayar melanggar undang-undang (UU). Moralnya sangat rendah sekali. Tidak layak menjadi seorang gubernur,” imbuh dia.
E-Paper BANPOS Terbaru
Desakan agar Gubernur Banten mundur karena ucapannya yang dinilai merendahkan buruh, mengemuka dalam sejumlah aksi unjuk rasa buruh. Seperti sejumlah buruh yang tergabung dalam serikat Federasi Kebangkitan Buruh Indonesia yang menggelar aksi di depan PT Parkland World Indonesia (PWI) 1. Mereka menuntut agar Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) diganti, lantaran telah menyakiti puluhan ribu buruh melalui statementnya yang dinilai tidak pantas terucap dari seorang kepal daerah.
Ketua Federasi Konstruksi, Umum dan Informal (FKUI) Kabupaten Serang, Fajar Janata, menegaskan bahwa kalimat yang disampaikan oleh WH tidak sepatutnya dilontarkan. Ia menyebut, daripada mengganti puluhan ribu buruh, lebih baik mengganti satu orang Gubernur.
“Salah satu tuntutan aksi ini ya ganti Gubernur, karena telah mencederai kami para buruh yang berjuang untuk menghidupi keluarga. Seharusnya seorang pimpinan tidak berbicara seperti itu,” ucapnya, disela-sela aksi.(RUS/MUF/ENK)
