Taufik juga menerangkan bahwa, dalam mengerjakan pembangunan dan pemeliharaan soklah-sekolah, pihaknya menghadapi kendala.
“Kendala yang kita hadapi pada saat pembangunan gedung dan pemeliharaan gedung sekolah itu, yang pertama kesiapan lahan, terus daerahnya yang rawan bencana, serta kami hanya mengandalkan DAK,” tutup Taufik.
Selain di Pandeglang, di Kabupaten Serang infrastruktur juga dinilai belum bisa dinikmati secara maksimal oleh masyarakat. Dinilai, yang jadi penyebabnya adalah penganggaran infrastruktur masih belum maksimal dikelola.
“Saya lihat dari secara pembiayaan, masih bergantung kepada pusat. Saya berharapnya, pembiayaan itu dimaksimalkan dari PAD. Jadi bupati baru nantinya harus memaksimalkan PAD Kabupaten Serang,” ujar Anggota DPRD Kabupaten Serang Fraksi Gerindra Ahmad Suja’i.
Menurutnya, selain itu terlihat masih lemahnya pembangunan infrastruktur sekolah. Karena terlihat berdasarkan data-data yang ada bahwa kualitas pembangunan bidang fisik sekolah di Kabupaten Serang belum maksimal.
E-Paper BANPOS Terbaru
“Secara 20 persen sudah terpenuhi, namun jika dimasukkan dengan pembangunan fisik masih kurang anggarannya. Sebab itu, kembali lagi, PAD harus ditingkatkan,” jelasnya.
Sebab itu, dengan kurangnya anggaran yang ada. Alokasi untuk pembangunan fisik menjadi minim dan akhirnya terbengkalai.
“Harapan kita, bupati selanjutnya harus mendapatkan pemasukan sebanyak-banyaknya untuk pembangunan infrastruktur terutama pembangunan sekolah, agar tidak ada lagi sekolah rusak,” tandasnya
Terpisah, Kepala DPUPR Kabupaten Serang, Okeu Oktaviana menyebutkan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur sepanjang tahun 2017-2020 konsisten. Sebab, pihaknya sudah memiliki Perda percepatan infrastruktur, Perda nomor 3 tahun 2017, dimana di dalam Perda tersebut ditargetkan setiap tahunnya PUPR harus membangun 100 kilometer.
“Sehingga untuk target 601 kilometer jalan Kabupaten Serang bisa dinyatakan mantap. Dari 100 kilometer, dinas PU rata-rata menganggarkan Rp300 miliar, itu sudah wajib dianggarkan,” ujarnya.
