CIPOCOKJAYA, BANPOS – Ketua DPRD kota Serang, Budi Rustandi menegaskan ketidakhadiran dirinya bukan berarti sembunyi atau tidak bertanggungjawab. Ia pun meminta maaf karena adanya miskomunikasi dengan pengurus Hamas.
“InsyaAllah Senin, Ketua komisi III melaporkan terkait apa saja temuan dari komisi III, yang menjadi bahan kita, untuk dipansuskan nanti. Setelah mereka melapor, saya akan membuat undangan untuk diparipurnakan, jadwalnya sudah disiapkan hari Kamis (6/2),” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Minggu (2/2).
Berkaitan dengan aset yang telah dilimpahkan oleh Pemkab Serang namun dianggap bermasalah, Budi menyebut sebanyak 13 masih dalam proses pengadilan. Jumlah yang diserahkan sebanyak 553 bidang tanah, dan yang sudah memiliki legalitas berbentuk sertifikat sebanyak 113.
“Pihak Pemkab menyerahkan aset, tetapi tanpa menyertakan kelengkapan dokumennya. Barangnya ada, tetapi dokumennya tidak ada. Sehingga hal itu menjadi acuan BPK, Kantor Dinas Pendidikan saja masih belum jelas, dan masih sengketa di pengadilan,” jelasnya.
Berdasarkan penuturannya, pelimpahan aset sudah dilakukan baru dua tahap yakni tahun 2010 dan tahun 2018. Budi menegaskan, pada tahap tiga pelimpahan aset merupakan aset strategis dengan total sebesar Rp230 miliar, termasuk Pendopo, PDAM Tirta al-Bantani, bangunan Rumah sakit dr Drajat Prawiranegara.
E-Paper BANPOS Terbaru
“Kalau menurut undang-undang yang terbit pada tahun 2017, bahwa PDAM adalah punya Kota Serang. Karena dari seluruh wilayah Indonesia, hanya Kota Serang yang belum mempunyai PDAM, dan itu menurut temuan Komisi III,” terangnya.
Kendati demikian, Budi mengatakan masih menunggu sikap dari Bupati dan ketua DPRD kabupaten Serang untuk dapat menyerahkan salah satu BUMD yang dianggap milik kota Serang, yaitu PDAM Tirta al-Bantani. Sebab menurutnya, masyarakat kota Serang masih sangat membutuhkan air bersih terutama Kecamatan Kasemen.
“Tidak akan merebut aset, agar legowo saja Bupati dan Ketua DPRD nya. Kita juga punya warga dan masyarakat di sini.
PDAM penting sekali, masalah air bersih, di wilayah Kasemen masih sangat membutuhkan air bersih dan jika melihat ada PDAB itu hanya kecil,” tandasnya. (MUF)
