SERANG, BANPOS – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Serang menilai bahwa perlu ada perbaikan menyeluruh dalam kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Serang, Budi-Agis. Perbaikan itu terutama dari segi pelayanan publik kepada masyarakat.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua DPD KNPI Kota Serang, Fauzan Dardiri, dalam kegiatan ‘Ngobrol Sareng Pemuda’ bertajuk Evaluasi Birokrasi 100 Hari Kerja Kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang, Budi Rustandi – Nur Agis Aulia.
Menurutnya, perbaikan pelayanan OPD ini penting dilakukan, agar visi dan misi kepala daerah dapat terealisasi.
“Dari 20 OPD yang dievaluasi melalui Survei pada 12-16 Juni 2025, menunjukkan kondisi yang perlu catatan,” ujarnya pada kegiatan yang dilaksanakan secara daring tersebut, Kamis (19/6).
Fauzan menyampaikan, hanya 15 persen OPD atau tiga dari 20 OPD yang mencapai kategori baik berdasarkan survei yang telah dilakukan.
E-Paper BANPOS Terbaru
Hal ini menunjukkan ada permasalahan mendasar dalam pelayanan publik di Kota Serang.
“Kemudian, diperlukan reformasi menyeluruh dalam sistem pelayanan publik. Sedangkan, OPD dengan kategori tidak baik harus menjadi prioritas utama perbaikan,” tuturnya.
Masih berdasarkan survei, terdapat lima besar OPD kinerja terbaik, antara lain Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Skor 3,07) , Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Skor 3,03), Badan Pendapatan Daerah (Skor 3,01), Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (2,98) dan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (2,93).
“Karakteristik, OPD berkinerja baik yaitu, OPD cenderung memiliki fungsi pelayanan yang lebih spesifik dan terfokus, memiliki interaksi langsung dengan masyarakat dalam konteks yang tidak konfliktual, dan umumnya berkaitan dengan pelayanan administratif atau teknis yang terukur,” jelasnya.
Pada Survei itu, terdapat lima besar OPD kinerja terendah yakni Rumah Sakit Umum Daerah (Skor 2,50), Satuan Polisi Pamong Praja (Skor 2,50), Dinas Perhubungan (Skor 2,78), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Skor 2,81) dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Skor 2,81).
Discussion about this post