TENGARA BARAT, BANPOS – Keputusan Gibran Rakabuming Raka menerima pinangan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 tak akan mengubah sikap PDIP di kabinet. Partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu, memastikan akan tetap setia mengawal Presiden Jokowi sampai akhir masa jabatannya, tahun depan.
Penegasan itu disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah DPD PDIP Nusa Tenggara Barat (NTB), di Mataram, Minggu (5/11/2023).
Hasto awalnya bicara mengenai perbedaan jalan politik PDIP dan Jokowi di Pilpres 2024. PDIP mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Sedangkan Jokowi merestui putra sulungnya, Gibran, menjadi Cawapres Prabowo, yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM). Lalu, putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, menjadi Ketua Umum PSI dan sudah deklarasi mendukung Prabowo-Gibran. Begitu pula dengan menantu Jokowi, Wali Kota Medan Bobby Nasution, juga mendukung Prabowo-Gibran.
Hasto menegaskan, PDIP masih menyatu dengan Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma’ruf Amin. Dia pun memastikan, para menteri dari PDIP akan tetap berada di kabinet, bekerja profesional untuk memberikan hasil terbaik bagi rakyat, sekaligus menjaga stabilitas politik pada Pemilu 2024.
“Itu memang komitmen dari PDIP. Meskipun beliau (Jokowi) sudah berubah, tapi tugas PDIP untuk bangsa dan negara tetap dikedepankan, sehingga sebagaimana kami mengawal Jokowi-Ma’ruf Amin satu kesatuan sampai menyelesaikan tugas pada akhir jabatannya,” ucap politisi asal Yogyakarta ini.
E-Paper BANPOS Terbaru
Jumlah menteri dan wakil menteri PDIP di kabinet Jokowi ada delapan. Mereka adalah Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menkumham Yasonna H Laoly, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri PAN-RB Azwar Anas, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, dan Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo.
Hasto memastikan, di kabinet, menteri-menteri PDIP ini akan tetap menjalankan tugas untuk kepentingan bangsa dan negara. Bukan untuk mengedepankan manuver-manuver politik.
Menurut Hasto, demokrasi harus dikawal agar berjalan dengan baik. Hal tersebut untuk memastikan bahwa rakyat tetap menjadi pemegang mandat tertinggi dalam demokrasi. “Karena suara Pemilu ada di rakyat. Rakyat itu sangat cerdas. Rakyat sudah tahu mana yang baik,” ujarnya.
