SERANG, BANPOS – Tokoh pendiri provinsi Banten, KH Embay Mulya Syarief, meminta semua pihak berpikir objektif soal tudingan PLTU di Banten penyebab utama polusi Jakarta. Dia meminta agar dilakukan penelitian khusus terkait penyebab tersebut.
Embay berpendapat, jika aktifitas PLTU di Banten yang sudah puluhan tahun memproduksi listrik menyebabkan polusi di Jakarta, secara otomatis, kata dia, yang paling terdampak dari polusi itu adalah warga sekitar PLTU.
“Harus kita akui lah bahwa PLTU terbanyak itu ada di Banten dan sudah sejak lama, kalau tudingan itu (sumber polusi Jakarta dari PLTU di Banten) benar, pasti yang terkena dampaknya terparah adalah yang terdekat di lokasi, buktinya kan tidak ada,” katanya di Serang, Jumat (25/8/2023).
Soal tudingan sumber polusi Jakarta dari PLTU, lanjutnya, dinilai mengada-ada dan dipenuhi kepentingan. Terlebih, kata dia, isu ini muncul di tahun politik dan ditengarai ada kepentingan bisnis di balik tudingan tersebut.
“Ya, saya kira ini mengada-ada ya khawatir itu ada unsur persaingan bisnis kemudian juga ada unsur politik misalnya gitu ya, di tahun politik ini,” ujarnya.
E-Paper BANPOS Terbaru
Selaku tokoh di Banten, dirinya mendukung rencana transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan. Namun, transisi itu membutuhkan waktu agar masyarakat terbiasa dan tidak terjadi gejolak.
“Kemudian memang saya juga mendukung ya bahwa kita harus berupaya mencari energi terbarukan pengganti bahan bakar karena batu bara juga lama-kelamaan akan habis juga kan karena dia sumbernya dari alam. Nah, ini juga kita perlu waktu juga untuk transisi ini jangan sampai akibat terganggu supply masyarakat kita kan sudah sangat ketergantungan kepada listrik sekarang,” ungkapnya.
Sementara, Direktur Utama PLN IP, Edwin Nugraha Putra, menjelaskan bahwa dalam mengoperasikan pembangkit, pihaknya menjunjung tinggi prinsip Enviromental, Social and Governance (ESG) sehingga PLN IP sangat memperhatikan emisi gas buang dari pembangkit.
“Selama PLTU atau PLTGU beroperasi, kami selalu berupaya tekan emisinya semaksimal mungkin, serta dimonitor secara realtime terhubung langsung dengan dashboard Kementerian LHK,” kata Edwin.
