JAKARTA, BANPOS-Target Pemerintah yang menyatakan bahwa Agustus 2022 pandemi Covid-19 bisa menjadi endemi meleset. Dari semula bulan ini, menjadi Januari tahun depan.
Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu menyatakan, pihaknya terus berupaya agar di awal tahun 2023 pandemi Covid-19 dapat berakhir.
“Harapan kami di Januari tahun depan (Covid-19 sudah menjadi endemi). Kita berusaha semoga berakhir di tahun depan,” ujarnya, saat diskusi, di Jakarta, kemarin.
Sekadar informasi pandemi adalah penyakit yang menular di berbagai negara dalam waktu yang bersamaan hingga menyebabkan kematian. Sementara endemi penyakit yang hanya bertahan di lokasi tertentu saja.
Pada kuartal-III, pemerintah sempat menyatakan sikap optimistis bahwa pandemi Covid-19 akan berakhir di Agustus 2022. Bahkan status endemi bisa menjadi kado ulang tahun HUT RI.
E-Paper BANPOS Terbaru
Pemerintah kala itu pede, lantaran ketika itu kasus harian berada di kisaran 500 orang. Kasusnya pun terus menurun.
Sayangnya, kenyataan berbeda dari rencana. Kasus Covid-19 kembali naik pada Juli-Agustus hingga 3.000-5.000 kasus per hari.
Sehingga target endemi di Agustus tersebut buyar akibat munculnya subvarian baru Covid-19 yaitu BA.4 dan BA.5. Subvarian ini mampu mendongkrak angka penularan setiap harinya hingga tembus 5.000 kasus per hari.
Maxi menegaskan, penetapan status Covid-19 dari pandemi menjadi endemi bukan hanya masalah satu negara, melainkan melibatkan seluruh negara di dunia.
Hal itu hanya bisa dilakukan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO).
“Jadi sebetulnya penetapan status itu bukan oleh bapak Menteri. Berarti kita negara bukan yang mengumumkan. Karena itu kan hanya hak dari WHO,” jelas Maxi.
Penetapan WHO tidak bisa didasarkan pada tekanan suatu negara atau hal lain yang tidak berkaitan dengan pandemi Covid-19. Indikator hanya pada pertimbangan kesehatan dan angka kasus Covid-19.
“(Semua) sangat tergantung dari pada peningkatan kasus dengan adanya varian subvarian baru jadi Indonesia bisa bebas bisa tapi kan negara lain kalau ada negara yang masih tinggi dan kecenderungan ada varian-varian baru kita sulit,” tuturnya.
