Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten, Linda Rohyati, menyampaikan dukungan terhadap pertunjukan ini, dan menyatakan keinginannya untuk memberikan sertifikasi kompetensi kepada para komika di Banten.
“Walau belum teranggarkan untuk pelatihan ataupun sertifikasi, namun jika dibutuhkan Dispar Banten bisa memfasilitasi sesuai dengan keahlian ” ujarnya.
Sebagai bentuk komitmen terhadap inklusi, acara ini juga melibatkan penyandang disabilitas, salah satunya seorang fotografer tunarungu.
Karena, ramah disabilitas bukan hanya soal membangun ramp atau toilet khusus, tapi juga soal memberi ruang partisipasi yang setara.
Penanggungjawab acara, Hadi Fadilah, mengatakan bahwa pemilihan Aula Inspektorat bukan tanpa alasan.
E-Paper BANPOS Terbaru
Ia menuturkan, kritik dari rakyat sebaiknya disampaikan langsung di ‘rumahnya’, dan ruang-ruang pemerintahan tidak boleh jadi tempat yang menakutkan—melainkan ruang yang terbuka untuk aspirasi.
Selain itu, pihaknya ingin memberi tahu bahwa bangunan pemerintahan itu sebenernya bisa digunakan juga oleh masyarakat.
“Semoga pemerintah tidak perlu lagi takut atau anti dengan kritik, khawatir di roasting oleh stand up comedian. Justru kami peduli dengan Banten, kita percaya bahwa program pemerintah untuk masyarakat itu baik, namun perlu diperhatikan eksekusi menjalankan programnya. Karena itu yang kadang bikin menggelitik,” kata Hadi.
Ia pun berharap, para penonton yang hadir tidak perlu lagi takut untuk mengkritik pemerintah, selama itu fakta dan bukan fitnah.
“Acara ini menjadi pengingat bersama bahwa demokrasi bukan hanya tentang mencoblos, tapi juga tentang menyuarakan isi hati. Dengan jujur, dengan terbuka, dan dengan tawa,” tandasnya. (DZH)
