Rungkad BJB Gegara Bank Banten

SERANG, BANPOS - Perpindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kota Serang dari yang sebelumnya berada di Bank Jabar Banten (BJB) ke Bank Banten, masih menyisakan persoalan pelik. Bahkan, persoalan itu berpotensi merugikan BJB hingga ratusan miliar. Permasalahan tersebut yakni kredit macet yang terjadi pada utang para Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Serang, yang sebelum pemindahan RKUD, diambil melalui BJB. Utang tersebut sebelum pemindahan RKUD, secara otomatis terpotong setiap mereka gajian. Akan tetapi, setelah pemindahan RKUD ke Bank Banten, kredit tersebut tidak tertagih secara otomatis. Sebab, pemotongan itu seharusnya dilakukan oleh Bank Banten sebagai pemegang RKUD, sekaligus penyalur gaji dari para ASN itu. Sumber BANPOS menyebutkan, lebih dari setengah ASN di Pemkot Serang telah mengambil utang di BJB. Nilainya mencapai ratusan miliar rupiah. Namun dalam tiga bulan terakhir, pembayaran kredit tersebut macet. Nilainya untuk tiga bulan, hampir mencapai Rp100 miliar. Macetnya kredit ASN dalam tiga bulan terakhir, jika tidak segera diselesaikan, berpotensi membuat Non-Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah pada BJB di tahun 2025 meningkat. Untuk diketahui, NPL merupakan indikator penting bagi kesehatan lembaga keuangan, karena dapat mengurangi profitabilitas dan kemampuan bank untuk memberikan pinjaman baru. NPL berdasarkan ketentuan, dibatasi maksimal pada angka 5 persen. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2024, BJB mencatat persentase NPL Gross sebesar 2,22 %, dan NPL Nett sebesar 1,00%. Jika dirupiahkan, NPL Gross BJB di tahun 2024 sekitar Rp2,65 triliun dan NPL Nett BJB sebesar Rp1,17 triliun. Jika ditambahkan dengan kredit macet ASN Kota Serang, potensi peningkatan NPL Gross BJB sebesar 0,078% dari total kredit. Itu pun baru perhitungan kredit macet ASN dalam kurun waktu tiga bulan saja. Walikota Serang, Budi Rustandi mengaku mendapat banyak aduan dari ASN mengenai potongan kredit yang sampai saat ini masih berjalan. Sebab sebelumnya, para pegawai mengambil pinjaman kredit di Bank BJB, namun karena adanya peralihan RKUD ke Bank Banten, akhirnya terkendala. "Banyak aduan dari ASN terkait pemotongan kreditnya, karena terganggu ketika ingin top up (Ajuan Pinjaman Tambahan) ke Bank Banten. Makanya kami coba selesaikan secara musyawarah antara BJB dengan Bank Banten agar bisa bersinergi dalam rangka kemudahan administrasi para ASN," katanya, Jumat (2/5). Budi menuturkan, pihaknya telah memfasilitasi pertemuan antara BJB dengan Bank Banten, untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut. Pasalnya, tidak otomatisnya pembayaran kredit ASN itu, membuat para ASN menjadi jelek namanya pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan adanya PKS itu, diharapkan Bank Banten dapat membantu penagihan kredit dari BJB itu, dengan cara pemotongan secara otomatis. Saat ini tercatat, kredit atau piutang secara keseluruhan ASN di lingkungan Pemkot Serang pada Bank BJB sekitar Rp93 miliar, yang belum diselesaikan selama tiga bulan. "Iya benar, jadi belum dipotong. Jadi harusnya kerja sama, Bank Banten membantu memotong utang mereka di BJB, lalu diberikan kepada BJB. Sekitar tiga bulan yang belum (dipotong). Untuk total semuanya sekitar Rp93 miliar," ujarnya. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang, Imam Rana Hardiana, mengatakan bahwa Pemkot Serang meminta pihak Bank Banten untuk mempercepat proses penyelesaian kredit ASN tersebut. "Mudah-mudahan minggu depan sudah ada hasil, dan kami bisa menyelesaikan kredit ASN yang selama ini sudah berjalan," tuturnya. Sebenarnya, Imam Rana mengaku sebelumnya pernah dilakukan beberapa kali proses pemotongan gaji ASN oleh Bank Banten. Namun, terdapat ketentuan khusus terhadap perbankan terkait kredit ASN, dan perlu dilakukan antara kedua belah pihak, yakni BJB dan Bank Banten. "Memang ada ketentuan yang harus dilaksanakan oleh Bank BJB dan Bank Banten. Karena sebelumnya kami sudah beberapa kali melakukan itu," ucapnya. Salah satu ASN di lingkungan Pemkot Serang yang mengambil kredit di BJB, sebut saja Bunga, mengaku bahwa dirinya sangat ingin agar permasalahan kredit ini dapat segera selesai. Sebelumnya, ia sangat tenang perihal kredit, karena secara otomatis terpotong. “Namun ini kan jadinya harus manual, sementara kami juga terkadang tidak ada waktu. Saat ingin pengajuan fasilitasi agar kreditnya pindah, kami sudah keburu terblokir (SLIK jelek) karena ada tunggakan,” katanya. Ia menuturkan, apabila pembayaran tetap dilakukan secara manual, maka pembayaran kredit itu akan sulit untuk tertagih. Bunga mengaku bahwa hal itu karena dirinya pun manusia, yang kadang merasa bahwa ada kebutuhan yang dapat dipenuhi, dari gaji yang tidak terpotong itu. “Ya namanya juga manusia, kadang ketika kita tahu bahwa ada gaji yang didapat secara utuh, akhirnya berpikir untuk digunakan dahulu untuk kebutuhan yang lain. Jadi harapannya, ini bisa otomatis terpotong, supaya pikiran-pikiran ini nggak muncul gitu,” tuturnya. Pelaksanaan PKS yang difasilitasi oleh Pemkot Serang pun telah dijadwalkan pada Selasa (6/5) di Aula Pemkot Serang. Kegiatan yang diharapkan dapat menyelesaikan persoalan kredit macet tersebut, sayangnya gagal terjadi. Sebab, pihak Bank Banten tidak hadir dalam kegiatan itu. Pada saat itu, hanya hadir perwakilan dari BJB saja. Mereka pun enggan memberikan komentar terkait dengan ketidakhadiran perwakilan Bank Banten, dalam kegiatan penandatanganan PKS yang difasilitasi Pemkot Serang itu. Berdasarkan sumber internal yang BANPOS terima, Bank Banten diduga hendak mendapatkan untung dari kredit yang diambil oleh ASN ke BJB. Disebutkan, Bank Banten menginginkan adanya kompensasi atau fee, atas ditariknya utang ASN oleh Bank Banten. “Infonya Bank Banten ingin agar ada fee dari setiap utang yang ditarik. Persentasenya antara 1 sampai 10 persen. Mungkin bank BJB nggak mau, jadinya belum deal aja,” ungkapnya. Direktur Utama Bank Banten, Muhammad Busthami, saat dikonfirmasi BANPOS melalui pesan WhatsApp, tidak memberikan respon. Begitu pula ketika BANPOS melakukan panggilan telepon, tidak memberikan jawaban. Informasi yang BANPOS dapatkan, Bank Banten seharusnya dapat mengambil alih kredit ASN yang berada di BJB, untuk seterusnya menjadi kredit yang ditanggung oleh Bank Banten. Akan tetapi, Bank Banten belum melakukan hal tersebut. “Salah satu alasannya, karena adanya kredit macet ini. Jadi banyak dari ASN Pemkot Serang SLIK-nya jelek karena dinilai nunggak kredit. Seharusnya kalau SLIK bagus, bisa diajukan fasilitasi baru di Bank Banten,” ujarnya. Namun, ada juga informasi penyimpangan pengajuan kredit ASN, yang terjadi di Bank Banten. Pasalnya, fasilitasi kredit telah diterima oleh Bank Banten, namun kredit di Bank BJB masih tercatat, yang artinya kredit ASN itu justru menjadi ganda. “Jadi ada informasi kalau kredit sudah di-acc oleh Bank Banten, tapi mungkin belum dibayarkan atau bagaimana, di BJB masih tercatat. Akhirnya jadi ada kredit ganda untuk ASN yang sama. Entah ASN-nya yang nakal atau Bank Banten yang menyimpang,” ucapnya. Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Roni Alfanto, mengaku akan kembali mendorong terlaksananya fasilitasi antara Bank Banten dan BJB, agar bisa duduk bersama dan membahas permasalahan yang terjadi saat ini. "Nanti kami fasilitasi kembali (Pertemuan Bank Banten dan BJB), supaya tau dimana sebenarnya akar permasalahannya," katanya. Pihaknya juga menyarankan keduanya bank daerah, Bank Banten dengan BJB, untuk duduk bersama. Kemudian melakukan perjanjian bersama agar tidak ada kendala ataupun permasalahan seperti yang terjadi saat ini, apalagi menyangkut pelayanan. "Intinya kan ini pelayanan, kalau ada yang mudah kenapa harus sulit. Bank Banten dan Bank BJB ini belum ketemu. Makanya, nanti kami coba untuk kembali fasilitasi, jangan sampai mengganggu pelayanan nantinya," ujarnya. Menurut dia, setiap kredit harus dibayar dan sifatnya wajib, sehingga perlu adanya sinergi antara dua bank daerah tersebut. Bahkan seharusnya, Bank Banten juga bisa memahami itu, apalagi Walikota Serang sudah berusaha untuk mengambil jalan tengah. "Sementara uangnya ada, tapi susah membayarnya. Artinya kan ada sesuatu yang tidak sinkron (Bank Banten dan BJB). Tapi, pak Walikota kan sudah berupaya untuk mempertemukan keduanya, itu sudah luar biasa," ucapnya. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Serang, Muji Rohman, mendesak agar Bank Banten dan BJB segera menyelesaikan permasalahan kredit itu. Meskipun RKUD Kota Serang sudah beralih ke Bank Banten, namun Pemkot Serang masih memiliki saham kepemilikan di BJB. “Sudah, segera lakukan PKS. Agar mereka juga jangan sampai dianggap kredit macet, gitu kan, atau bahkan wanprestasi. Tapi ini juga memang prosesnya harus diselesaikan antara Bank Banten dengan BJB. Maka, selesaikan segera, karena keduanya punya hubungan dengan Pemkot Serang,” katanya. Muji menuturkan, hal ini memang terlihat seperti persaingan bisnis antar bank. Akan tetapi, permasalahan ini akan berdampak pada para ASN yang saat ini mengabdi di Kota Serang, karena kredit itu akan berpengaruh terhadap penilaian kredit para ASN. “Jangan sampai karena permasalahan yang berlarut-larut ini, akhirnya yang menjadi korban adalah para ASN. Biarkan mereka fokus membantu jalannya pemerintahan, jangan dipusingkan dengan permasalahan ini, apalagi menjadi korban karena nilai kredit mereka jelek,” tandasnya. Terpisah, Humas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Banten, Riyanti Suwito, belum bisa memberikan komentar terkait dengan persoalan tersebut. Ia meminta waktu agar pertanyaan BANPOS dapat dijawab oleh Kepala OJK Banten. (DIEBAJ GHUROOFIE D)

No Result