Diingatkan KPK Soal Kurangi Protokoler, Robinsar Setuju Tak Perlu Banyak-banyak

CILEGON, BANPOS - Walikota Cilegon, Robinsar mengungkapkan sepakat dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran dan jumlah protokoler yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto yang menegaskan bahwa sejak 2018, kebijakan efisiensi telah menjadi bagian dari operasional KPK, dengan menghilangkan kebutuhan akan pengawalan atau staf pendamping yang berlebihan. Hal itu terungkap dalam acara peluncuran Indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 di Gedung ACLC KPK, Setyo menyampaikan bahwa efisiensi ini juga perlu diterapkan oleh para kepala daerah secara daring, atau zoom meeting, Rabu (5/3/2025). Ia menyoroti bahwa jumlah staf pendamping dalam kunjungan kerja sering kali berlebihan, termasuk protokol, ajudan, sopir, dan berbagai personel lain yang tidak selalu diperlukan. Dalam rapat daring tersebut, berbagai bentuk penerapan efisiensi, Setyo mencontohkan pengalamannya saat menghadiri retret kepala daerah di Magelang. Dalam perjalanan tersebut, ia hanya didampingi satu orang dan tetap dapat menjalankan tugasnya dengan baik tanpa kendala. Menanggapi hal itu, Walikota Cilegon, Robinsar, menyatakan dukungannya terhadap imbauan Ketua KPK terkait efisiensi protokoler di pemerintahan daerah. "Iya, iya, iya. Saya setuju kok. Setuju, karena kita juga menerapkan itu. Kita pakai standar kok," kata Robinsar, Kamis (6/3/2025). Politisi Partai Golkar ini menjelaskan bahwa protokoler yang digunakan di lingkungan pemerintahannya sudah dalam jumlah yang minimal dan mengikuti sistem kerja bergilir agar tetap efisien. "Walpri dua, ajudan dua. Udah hanya itu aja. Itu kan di-rolling. Karena kegiatan kita hampir 24 jam, kadang jam dua pagi baru pulang. Kalau walpri dan ajudan kerja 24 jam terus, kasihan juga mereka, makanya kita rolling," ungkapnya. Robinsar juga menegaskan bahwa pihaknya telah menyampaikan kepada Bagian Umum Setda Pemkot Cilegon agar jumlah staf yang mendampingi cukup dan tidak berlebihan. "Saya sudah sampaikan juga ke bagian umum, saya bilang nggak perlu banyak-banyak, secukupnya saja," ujarnya. Terkait tenaga ahli, Robinsar memastikan bahwa pihaknya tidak menggunakan staf khusus karena aturan yang melarangnya. "Kayaknya nggak ada sih (tenaga ahli-red), memang nggak boleh juga itu. Kita nggak pakai," ucapnya. Ia menambahkan bahwa penggunaan staf khusus atau tenaga ahli harus mengikuti aturan yang berlaku. Jika keberadaannya tidak memberikan manfaat yang jelas, maka lebih baik tidak digunakan. "Kalau salah aturan, ya tidak boleh. Mungkin ini bagian dari efisiensi. Kalau memang tidak diperlukan, ya tidak usah pakai," tandasnya. (LUK)

No Result