JAKARTA, BANPOS – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menerima audiensi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah.
Pertemuan tersebut, membahas peluang kerja sama membangun perumahan dan kawasan permukiman di desa.
Wamen PKP, Fahri Hamzah mengatakan, Presiden Prabowo Subianto akan membangun tiga juta rumah, yakni satu juta rumah di perkotaan, satu juta di Perdesaan, serta satu juta rumah di kawasan pesisir.
“Jadi angka 3 juta rumah ini kemarin kita definisikan 2 juta itu di desa, karena kebanyakan pesisir yang jumlahnya sekitar 12.000 kawasan pesisir di data di Indonesia itu mayoritas berada di desa,” ujar Fahri di ruang kerja Mendes PDT, Yandri Susanto di Jakarta Selasa (11/2/2025).
Menurutnya, Desa nanti akan menjadi bagian penting karena efek mobilisasinya paling tinggi berada di desa dengan melibatkan UMKM, koperasi dan BUM Desa.
E-Paper BANPOS Terbaru
Sehingga nanti 185 sektor yang terkait dalam pembangunan perumahan itu terutama yang berada di desa ini akan sangat menggeliat.
Oleh karena itu, kolaborasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Kementrian Desa penting dilakukan untuk menyukseskan program tiga juta rumah yang akan dilakukan oleh pemerintah.
“Jodohnya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Desa. Perumahan ini adalah alat, intinya adalah pemberantasan kemiskinan,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Mendes Yandri menyambut baik peluang kerja sama tersebut.
Ia berkomitmen untuk mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dengan program tiga juta rumah tersebut.
Menurutnya, banyak yang bisa disinergikan antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Kementerian Desa, karena dua dari tiga juta rumah yang akan dibangun akan berada di desa.
Oleh karena itu, pihaknya akan membuat konsep dan model di beberapa desa yang akan dijadikan sebagai percontohan. Menurutnya, CSR atau perusahaan akan dilibatkan dalam program percontohan ini.
Selain itu, 15% dana desa yang dialokasikan untuk kemiskinan ekstrem, bantuan luar negeri atau dana dari pemerintah pusat bisa digunakan untuk program percontohan ini.
