Dalam dunia kerja misalnya, seringkali kandidat laki-laki akanı diutamakan karena laki-laki dianggap dapat lebih focus dalam melakukan pekerjaannya, sedangkan Perempuan harus melakukan pekerjaan rumah dan mengurus anak, sehingga dianggap tak akan bisa focus pada pekerjaannya. Pendapat seperti ini membuat Perempuan sulit memiliki karier yang cemerlang.
Begitu pula dalam dunia politik, masyarakat melihat bahwa pemimpin laki-laki dinilai lebih efektif” dibandingkan pemimpin Perempuan. Hingga terlahirlah stereotip gender sebagai penilaian untuk menentukan calon yang dapat mengisi kursi pemerintahan.
Stereotip ini tentunya dapat merugikan, baik bagi calon Perempuan maupun calon laki-laki, karena nantinya streotip ini membuat Masyarakat menentukan pilihannya bukan berdasarkan pada gagasan dan visi misi dari para calon, melainkan melalui citra gender yang mereka tonjolkan. Hal ini juga tidak baik untuk keberlangsungan pemerintahan di Indonesia, karena berpotensi memenangkan pemimpin dengan citra yang baik, padahal gagasan dan visi misinya tidak relevan dengan apa yang Masyarakat butuhkan.
Dengan demikian, budaya patriarki bukanlah budaya yang harus dilestarikan, melainkan suatu tantangan yang harus dihadapi untuk memperbesar keterlibatan Perempuan dalam ruang publik. Tanpa keterlibatan Perempuan secara langsung dalam politik, aspirasi perempaun tidak akan terwakili. Maka, Keputusan dan kebijakan pemerintah nantinya mungkin akan merugikan Perempuan. Tentu hal ini bukanlah hal yang kita inginkan.
Sebagai negara demokrasi, seluruh warga negara memilliki hak yang sama. dalam berpendapat, tanpa memandang gender, latar belakang, maupun status sosial.
E-Paper BANPOS Terbaru
Karena itu, marilah kita saling mendukung dan menghormati hak-hak berpendapat tanpa melihat perbedaan apapun. Mari tingkatkan kesadaran akan kesetaraan gender dan pentingnya Pendidikan baik untuk laki-laki maupun Perempuan. Agar mencapai Indonesia yang lebih terpelajar dan berdemokrasi. (*)
