SERANG, BANPOS – Bawaslu Provinsi Banten menyiagakan pengawasan dalam pelaksanaan distribusi logistik dan pelaksanaan pungut hitung Pilkada Banten 2024.
Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Banten, Liah Culiah, mengatakan bahwa pihaknya telah menerjunkan Pengawas TPS untuk mengawal distribusi logistik Pilkada Banten 2024 seperti surat suara hingga ke TPS.
“Pengawas kami di TPS akan melakukan pengawasan pendistribusian logistik,” kata Liah kepada wartawan, Selasa (26/11).
Selain itu, 17.231 Pengawas TPS yang bertugas mengawal logistik Pilkada Banten juga mengawasi masa tenang kampanye hingga hari pemungutan suara agar tidak terjadi pelanggaran.
Dalam proses pengawasan, Liah berharap masyarakat ikut terlibat aktif. Pihaknya bersama jajaran Bawaslu di tingkat kabupaten/kota hingga kecamatan, membuka pelayanan 24 jam untuk menerima aduan masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran.
E-Paper BANPOS Terbaru
“Kami juga telah melakukan pemetaan terkait TPS rawan di Pilkada Banten 2024,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Banten, Ali Faisal, mengatakan bahwa pihaknya terus meningkatkan pengawasan jelang hari pelaksanaan pemungutan suara, termasuk siaga untuk mengantisipasi politik uang dan informasi hoaks.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, mari sama-sama untuk menjaga kerukunan, agar Pilkada dapat berjalan jujur, adil, dan bermartabat,” katanya.
Menurut Ali, kecerdasan masyarakat dalam memilah informasi yang beredar di media sosial, terutama selama masa tenang sangat penting. Jangan sampai masyarakat terpancing oleh isu provokatif dapat merusak kerukunan masyarakat dan mengganggu kelancaran proses Pilkada.
Ali mengingatkan masyarakat untuk turut berperan aktif mengawasi masa tenang Pilkada, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Jika menemukan informasi tidak benar atau provokatif, masyarakat diimbau untuk segera melapor ke tim siber Bawaslu agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan regulasi.
“Kami memiliki tim siber yang bekerja keras mengawasi akun dan grup yang menyebarkan konten SARA, hoaks, dan ujaran kebencian. Jika ada informasi seperti ini, masyarakat dapat melaporkan langsung ke Bawaslu, dan kami akan menindaklanjuti sesuai ketentuan,” jelasnya.
