CILEGON, BANPOS – Pasangan Calon (Paslon) Walikota Cilegon Isro Miraj dan Calon Wakil Walikota Cilegon Nurrotul Uyun secara resmi mendapatkan nomor urut 3 dalam kontestasi Pilkada Kota Cilegon.
Setelah KPU Cilegon menetapkan nomor urut peserta Pilkada Cilegon, Senin 23 September 2024, Isro-Uyun memaksimalkan sosialisasi visi dan misi Cilegon Maju sebagai jawaban kebutuhan masyarakat Cilegon saat ini.
Dijelaskan Isro Miraj, butuh proses panjang untuk menyusun dan merampungkan visi Cilegon Maju dan misi dalam program kerja unggulan. Semua disusun berdasarkan Rencana pembangunan Jangka Panjang (RPJMD) Kota Cilegon.
“CILEGON MAJU adalah MERATA pembangunannya, AMAN dan Nyaman lingkungannya, JUARA pelayanannya, serta miliki SDM yang UNGGUL dan berdaya saing,” kata Isro.
Nurrotul Uyun lebih lanjut menjelaskan, visi ataupun program kerja unggulan menjadikan Cilegon harus merata dalam berbagai pembangunan dan bisa dinikmati oleh semua warga Cilegon, tidak hanya segelintir elit dan kelompok saja. Pembangunan inklusif dan berbasis sektor padat karya yang menjadi tumpuan kebijakan.
E-Paper BANPOS Terbaru
“Kita akan utamakan kesejahteraan seluruh guru honorer, hingga pengurus masjid dan pelayanan sosial masyarakat. Dukungan peningkatan UMKM dan skill usaha mikro, serta pembinaan kepada pelaku seni dan budaya lokal,” kata Uyun.
Kota Cilegon juga harus Aman, pemerintah yang dipimpin Isro-Uyun nantinya bisa mewujudkan rasa aman dan nyaman bagi warga Cilegon maupun pendatang. Serta ramah lingkungan, ramah anak dan penanganan mitigasi bencana.
“Penanganan banjir, peningkatan infrastruktur jalan, pembangunan pasar modern, pemberdayaan ibu rumah tangga akan kita perhatikan. Masalah lingkungan, kita akan perbaiki tata kelola sampah dan limbah industri, serta penambahan ruang terbuka hijau,” kata Uyun.
Cilegon juga harus juara dalam pelayanannya. Dijelaskan Uyun, pelayanan masyarakat dan tata kelola pemerintah harus cepat, efisien, memuaskan, serta profesional yang jadi basis kinerja pemerintah.
“Perlu adanya reformasi birokrasi dan peningkatan kesejahteraan ASN, mengoptimalkan pendapatan daerah, melibatkan masyarakat dalam menyusun kebijakan dan pelayanan publik, sehingga dapat mengawal aspek akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah,” kata Uyun.
