Isro menegaskan bahwa dirinya sudah keluar dari Partai Golkar ketika dirinya mendapat rekomendasi dari Nasdem untuk maju di Pilkada Cilegon 2024.
“Saya sudah katakan secara eksplisit rekom keluar dari NasDem sekaligus saya membawa atribut NasDem. Dan mungkin itu yang diharapkan oleh partai dimana saya dibesarkan. Saya menerima rekomendasi dari NasDem sekaligus saya menjadi kader NasDem,” tandasnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPD Golkar Kota Cilegon Budi Mulyadi menyampaikan bahwa pihaknya akan membahas persoalan tersebut melalui rapat pleno di DPD II Partai Golkar Cilegon.
“DPP sudah, DPD I katanya sudah. Tinggal DPD II namun kita akan segera rapat pleno yah karena ada aturan disitu. Secara resmi belum, tapi kan sudah sah dia (Isro Mi’raj) sudah menggunakan atribut partai lain sudah bagian dari indisipliner partai,” kata Budi saat ditemui BANPOS di kantor DPRD Kota Cilegon, Senin (22/7).
Terkait pengganti Isro Mi’raj sebagai Sekretaris DPD II Partai Golkar, Budi mengatakan sudah ada penggantinya namun nanti akan di bahas di rapat pleno dalam waktu dekat.
E-Paper BANPOS Terbaru
“Iya akan ada pleno pergantian (Sekretaris DPD II Golkar Cilegon). Yah nanti kita bahas dalam pleno, saya ngga bisa mendahului karena itu kebijakan DPD,” tuturnya.
Saat disinggung terkait pergantian Ketua DPRD Kota Cilegon, Budi mengatakan belum dibahas sampai ke arah sana karena membutuhkan proses yang panjang.
“Kita belum sampai ke arah sana (pergantian Ketua DPRD Cilegon). Mungkin ada mekanisme juga yang harus ditempuh,” ujarnya.
Menanggapi adanya perseteruan antara Isro Mi’raj dan DPD II Partai Golkar Cilegon, Pengamat politik dan Koordinator Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Banten, Syaeful Bahri melihatnya seperti Perang Bharatayudha.
“Ini benar-benar perang bharatayuda. Isro sebagai sekjen Partai Golkar yang tidak diberi perahu kemudian malah dikasih perahu sama Nasdem dengan catatan dia jadi kader Nasdem. Ya artinya pak Isro disamping melawan incumbent, ya Isro akan melawan partainya yang membesarkannya yang tidak memberi tempat, yang tidak memberi kursi, yang tidak memberi perahu,” tegas Syaeful Bahri kepada BANPOS, Senin (22/7/2024).
