JAKARTA, BANPOS – Pemerintah melakukan antisipasi dampak ekonomi global dan el nino terhadap ekonomi domestik. Selain menjaga stabilitas harga di pasaran, Pemerintah juga terus menjaga konsumsi masyarakat.
Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah melakukan Rapat Internal terkait Penyaluran Bantuan Pangan di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (6/11).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, Pemerintah akan terus berupaya menjaga daya beli masyarakat, yang dilakukan melalui penambahan bantuan sosial dan memastikan penyalurannya tepat sasaran. Selain itu, penanganan stunting juga menjadi salah satu fokus untuk segera dilaksanakan.
“Tadi disampaikan bahwa saat sekarang kondisi Bulog per 2 november 2023 stoknya 1.442.945 ton. Dan penyaluran bantuan pangan di bulan September itu 94,95 persen dan di bulan Oktober 94,89 persen, November di 18,45 persen, dan kita masih ada di bulan Desember,” ujarnya.
Dalam rapat internal tersebut, disampaikan terdapat kebutuhan tambahan anggaran dari Bulog, yaitu untuk tahap pertama butuh biaya sekitar Rp 7,9 triliun, tahap kedua Rp 8,4 triliun, dan ada tambahan terkait dengan untuk distribusi dan lainnya sebesar Rp 2,8 triliun. Sehingga totalnya sejumlah Rp 19,1 triliun.
E-Paper BANPOS Terbaru
Selain perlu dilakukan percepatan pembayaran tagihan Bulog oleh Kementerian Keuangan, rapat juga membahas usulan terkait dengan insentif yang bisa diberikan Pemerintah, terutama untuk pembebasan bea masuk beras.
“Kita ketahui bersama bahwa pembebasan bea masuk dengan tarif spesifik Rp 450/kg. Ini kita lakukan insentif berupa Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP). Nanti badan pangan akan menyiapkan itu untuk BMDTP, yang nanti akan diberikan oleh Kementerian Keuangan,” jelas Airlangga.
Selain itu, terkait bantuan pangan di tahun 2024, Presiden Jokowi telah menyetujui bahwa bantuan pangan beras dan bantuan penanganan stunting akan diberikan selama 6 bulan, yakni pada bulan Januari-Juni 2024.
Bantuan beras yang akan diberikan yakni sebanyak 10 kg kepada 22.004.077 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sedangkan untuk bantuan stunting, akan diberikan kepada 1.446.089 Keluarga Risiko Stunting (KRS) dari data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Bantuan stunting tersebut sejumlah Rp 446,242 miliar per kuartalnya atau sekitar Rp 892 miliar di semester pertama tahun depan. (RMID)
