CILEGON, BANPOS – Serapan anggaran Kota Cilegon masih rendah, sehingga Komisi IV DPRD Kota Cilegon memanggil tiga organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Cilegon. Ketiga OPD tersebut adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Cilegon. Dalam rapat tersebut, Komisi IV bersama tiga OPD membahas mengenai minimnya realisasi anggaran yang berdampak pada minimnya pembangunan infrastruktur di Kota Cilegon yang seharusnya dirasakan oleh masyarakat.
Selama dikonfirmasi, Ketua Komisi IV DPRD Kota Cilegon, Erik Airlangga Al Ghazali mempertanyakan alasan pemerintah mengenai minimnya realisasi infrastruktur tersebut. Lebih lanjut, sebagai seorang politisi dari Partai Golkar, Erik Airlangga Al Ghazali mengungkapkan bahwa pihaknya ingin mengetahui alasan pemerintah terkait minimnya serapan anggaran, karena anggota DPRD Kota Cilegon kerap ditegur oleh masyarakat. “Setiap kali reses, kami selalu ditanya, dan masyarakat pasti akan mempertanyakan hal itu kepada kami,” tutur Erik.
Erik menegaskan ketidaknyamanan atas masalah yang sama berulang setiap tahun di mana realisasi pembangunan minim dan hal ini menumpuk di akhir tahun.
“Kejadian seperti ini terjadi setiap tahun secara rutin. Seharusnya para pejabat belajar dari tahun sebelumnya. Jangan sampai pekerjaan yang dikerjakan hanya untuk menjaga diri sehingga mempengaruhi kualitas pekerjaan. Belum lagi pekerjaan yang gagal lelang kemungkinan berakhir menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) karena tidak mungkin dapat terkejar pada saat akhir tahun ini,” ungkapnya.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi IV Baihaki Sulaiman menyinggung soal upaya pemerintah dalam merealisasikan pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang seharusnya bersifat kontinyu dari program kepala daerah sebelumnya. Pria politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengkritik kurang adanya kesinambungan dalam pembangunan pemerintah daerah, seperti dalam kasus pembangunan Jalan Lingkar Utara (JLU) dan Pelabuhan Warnasari.
