JAKARTA, BANPOS – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla alias JK membuka pintu untuk semua Capres. JK menegaskan, tidak akan mendukung langsung salah satu Capres. Melihat sikapnya itu, JK ingin dinilai ada di tengah.
“Sekali lagi saya tegaskan bahwa saya dalam posisi tidak ikut langsung. Artinya, menjaga bagaimana negeri ini utuh,” tegasnya di Markas Palang Merah Indonesia (PMI), Jakarta, Selasa (10/10).
Sikap politik JK ini tentu membuyarkan opini publik, jika dirinya memiliki kedekatan khusus dengan salah satu Capres, Anies Baswedan. Ia memastikan, tidak terlibat dengan rencana mantan gubernur DKI Jakarta itu. “Sama sekali tidak (terlibat),” tegasnya.
Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) ini bahkan mengaku menjalin komunikasi ke semua bakal Capres. Selain Anies, dirinya juga membuka pintu untuk Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.
Buktinya, Ketua Umum Gerindra itu menerima Prabowo di kediamannya pada Selasa (2/5/2023). JK Lalu menerima kunjungan Ketua DPP PDIP Puan Maharani pada Rabu (4/10/2023). Terakhir, JK menerima Anies pada Sabtu (7/10/2023).
“Saya berbicara, baik Anies, Puan maupun Pak Prabowo. Bahkan lebih lama sama Pak Prabowo dengan timnya. Itu agar bagaimana agar posisi saya tidak dalam memecah belah bangsa,” tuturnya.
Sebelumnya, pasca bertemu Puan, PDIP mengincar JK gabung Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar. Bukan hanya PDIP, Cawapres Anies, Muhaimin Iskandar juga telah terang-terangan mengincar JK untuk masuk dalam tim sukses pasangan Anies-Imin.
Sikap JK yang memilih berada di tengah di puji Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Dia menilai, sikap politik seperti ini karena JK memilih sebagai negarawan.
Ia menganggap pilihan politik JK luar biasa. Sebagai tokoh senior, JK justru membuka pintu kepada semua bakal Capres. “Ini sikap kenegarawanan yang cukup bagus, dan layak diapresiasi,” puji Adi.
Hanya saja, publik terlanjur mengetahui bahwa JK memiliki kedekatan yang cukup spesial dengan Anies. Bahkan sering kali, JK dianggap sebagai mentor politiknya mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu sejak Pilgub DKI Jakarta 2017.
Discussion about this post