PANDEGLANG, BANPOS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, melalui Sekretariat Daerah (Sekda) telah mengeluarkan surat yang ditujukan langsung kepada Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Carita, mengenai pengamanan aset wisata pantai Karang Sari, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang.
Surat bernomor 00.2.3.2/7017/BPKD/2023 yang ditandatangani oleh Sekretariat Daerah (Sekda) Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta itu diterbitkan per tanggal 29 Agustus 2023, pasca munculnya konflik di kawasan wisata tersebut.
Bahkan sudah beberapa hari ini, kawasan wisata tersebut dijaga ketat oleh anggota Brimob. Seperti yang terpantau di salah satu pintu masuk kawasan wisata Pantai Karang Sari, Carita pada Sabtu (2/9) lalu.
Sejumlah anggota Brimob bersenjata laras panjang, sedang berjaga melakukan pengamanan disalah satu pintu masuk wisata Karang Sari Carita, Pandeglang.
Diketahui dari isi surat yang dilayangkan Sekda Pandeglang kepada Camat Carita, bahwa “dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 908 K / PDT / 2009 Perkara Kasasi Perdata antara Khadijah (Ahli Waris Unus Bin Saripan) melawan Pemerintah RI cq. Bupati Daerah Tingkat II Pandeglang, dan Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1 / Pdt.G / 2019 / PN Pdl antara Runtah binti Bogel (Ahli Waris Unus Bin Saripan) melawan Bupati Pandeglang dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pandeglang, bahwa kedua putusan tersebut menolak tuntutan dari penggugat dan hak kepemilikan tanah Karangsari seluas 10.900 meter persegi dikembalikan kepada pemilik awal yaitu Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
E-Paper BANPOS Terbaru
Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka pengamanan secara de facto kepemilikan lahan Karang Sari, dengan ini kami menugaskan kepada saudara Camat Carita bersama-sama dengan Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Carita, dan Komando Rayon Militer (Koramil) Carita, selaku Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Carita, untuk mengamankan lahan Karang sari sejak diterbitkannya surat ini sampai dengan ada mitra pengelola yang ditetapkan secara resmi melalui mekanisme lelang pemilihan mitra.
