Menurut Rudi, cawe-cawe seorang pemimpin tidak bisa dilihat dari sekadar netralitas pejabat publik. Jika hanya dimaknai sebatas prosedur administrasi, pejabat yang diatur dalam regulasi pemilu wajib menaatinya atau harus berhadapan dengan pengawasan pemilu dan penegakan hukum.
“Dalam aspek politik, pengaruh ketokohan dan adu kepentingan tidak bisa terhindarkan, sepanjang tidak mencederai proses demokrasi dan etika politik,” tandas Rudi. Harus diakui bahwa Jokowi kini telah menjelma dari sebatas “petugas partai” menjadi sosok kingmaker dalam pergulatan elite.
Tarik-menarik kepentingan inilah yang membuat sikap cawe-cawe Jokowi menjadi pro dan kontra. Bagi kubu oposisi yang menginginkan perubahan dan antitesis, kekhawatiran muncul jika terjadi pengerahan sumber daya yang berasal dari negara untuk menjegal capres yang mereka usung.
“Pada kenyataannya menjadi oposisi di Indonesia tidak berarti mereka tidak turut mendapatkan kue dari kekuasaan, terbukti dari korupsi berjamaah yang menyangkut semua elite partai, baik di kubu pemerintah maupun oposisi,” terang Rudi.
Dalam perkembangan terakhir, arah dukungan Jokowi kini tertuju pada sosok Prabowo Subianto. Figur Menteri Pertahanan itu dipandang mempunyai pengaruh yang lebih kuat mengingat posisinya sebagai ketua umum Gerindra, ketimbang Ganjar Pranowo yang hanya “petugas partai” di PDIP.
E-Paper BANPOS Terbaru
Pengaruh Prabowo juga dinilai masih sangat kuat di kalangan Islam konservatif, yang kini terbelah dukungannya, di mana sebagian mendukung Anies Baswedan. Prabowo menjadi capres alternatif bagi segmen pemilih tersebut jika Anies tidak berlaga, misalnya pada putaran kedua.
Prabowo juga menunjukkan komitmen yang kuat untuk melanjutkan apa sudah dilakukan Jokowi, jika nantinya terpilih. “Posisi unik yang dimiliki Prabowo, bergabung ke dalam pemerintahan tetapi masih didukung kalangan kritis, memberikan keunggulan yang tidak ada pada Ganjar,” tegas Rudi.
Hal itu tidak terlepas dari pengalaman rivalitas Jokowi dan Prabowo dalam dua kali pemilu, sebelum akhirnya tercapai rekonsiliasi. “Upaya Prabowo selama lebih dari dua dekade untuk kembali ke pemerintahan setelah badai politik 1998 telah dilempangkan jalannya oleh Jokowi,” jelas Rudi.
