Sandi menjelaskan, pengadaan pesawat bekas tersebut sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Bahkan, kata dia, dari proses awal mendapat pendampingan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Selain itu, pengadaan pesawat bekas ini juga imbas dari peraturan penerbangan sipil yang berbeda dengan aturan kepolisian ataupun militer. Dia mencontohkan, apabila personel ditugaskan ke daerah konflik, bencana ataupun yang lainnya, tidak boleh menggunakan senjata api dan kelengkapannya.
“Untuk kendaraan, peralatan dan lainnya itu harus melalui sarana angkut lainnya, sehingga dua kali kerja. Intensitasnya juga tidak bisa kami tentukan, kadang sering, kadang tidak,” terangnya. Sementara itu, penerbangan umum harus mengikuti penerbangan sesuai jadwal, hal inilah yang menjadi pertimbangan pada sisi biaya yang cukup besar dalam mengangkut pasukan dengan pesawat komersial.
Karena itu, kata dia, hasil keputusan, evaluasi dan koordinasi dengan BPK dan stakeholder lainnya, Polri memutuskan membeli pesawat sendiri.
Sandi mengatakan, pesawat tersebut nantinya dapat mengangkut pasukan hingga perlengkapan dengan aturan yang lebih lunak. Sehingga apabila pindah ke tempat lainnya juga bisa dilaksanakan secepatnya tanpa harus mengikuti jadwal pesawat sipil.
E-Paper BANPOS Terbaru
Saat ditanya awak media mengenai opsi pembelian pesawat bekas kecil, Sandi beralasan, setiap kegiatan pasukan diikuti oleh satu kompi. Kondisi inilah yang membuat Polri membeli pesawat bekas Boeing agar mampu mengangkut personel yang banyak. “Kalau pesawat kecil nanti tidak cukup, harus bolak-balik, kan wasting time. Karena itu, dipilihnya pesawat itu,” ungkap Sandi.
Meski bekas, kata Sandi, kondisi pesawat masih sangat bagus dengan tahun produksi yang belum terlalu lama. Adapun penempatan pesawat dan perawatan lainnya akan berurusan dengan maskapai Garuda Indonesia.
Di tempat terpisah, Kabiropenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan memberikan keterangan serupa. Ramadhan mengatakan, alasan Polri membeli pesawat bekas lebih efisiensi waktu karena bisa lebih cepat. Selain itu, harga yang lebih murah dan menyesuaikan pagu anggaran Rp 1 triliun juga jadi pertimbangan.
