Kondisi Pendidikan Banten Dinilai Krisis

SERANG, BANPOS – Kondisi pendidikan di Banten dinilai masih tertinggal dan memble, walaupun secara anggaran terus mengalami peningkatan, namun ternyata permasalahan pendidikan terutama di infrastruktur dan tenaga pendidik masih banyak.
Berdasarkan hal tersebut, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Serang melakukan aksi dan meminta agar Pj Gubernur dapat lebih fokus untuk mengurangi permasalahan tersebut, baik dalam infrastruktur pendidikan maupun kesejahteraan para pendidik.
Dalam aksinya, para mahasiswa tersebut menyoroti terkait Banten yang dianggap berada diambang krisis pendidikan. Sistem pendidikan di Banten pun dianggap mengalami masalah yang cukup serius atau adanya ketidakseimbangan yang berdampak negatif pada kualitas dan aksesibilitas pendidikan.
Salah satu peserta mahasiswa UPI, Umam ishartanto mengatakan bahwa aksi yang gelar tersebut merupakan suatu aksi simbolik yang membahas terkait ketidakmerataan pendidikan yang ada di provinsi banten.
“Sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Banten masih banyak yang infrastrukturnya bisa dikatakan tidak cukup layak untuk digunakan, dari segi fasilitas pun kurang layak,” katanya, rabu (7/6).
Berdasarkan data yang didapatkan BANPOS dari Neraca Daerah Pendidikan, kondisi ruang kelas rusak di Banten memang mengalami kenaikan pada periode 2019-2020, dimana ruang kelas rusak pada tahun 2019 untuk SMA adalah sebanyak 468 dan SMK sebanyak 461. Sedangkan pada tahun 2020, ruang kelas rusak bertambah, untuk SMA menjadi 543 dan SMK menjadi 647.
Umam menyampaikan, tuntutan pada aksi tersebut yang mendesak Pj Gubernur Banten, Al Muktabar untuk segera membenahi infrastruktur yang ada di Provinsi Banten.
“Untuk tuntutannya, kita mendesak kepada Pemprov Banten agar infrastruktur pendidikan untuk segera dibenahi,” ucapnya.
Ia juga mengungkapkan, dalam pembangunan infrastruktur sekolah perlu adanya suatu pemerataan. Pasalnya, sekolah yang ada di pelosok daerah banten masih kurang diperhatikan.
“Kita juga mendesak agar adanya pemerataan pembangunan infrastruktur sekolah, agar tidak hanya sekolah-sekolah yang berada di kota-kota besar saja yang memiliki infrastruktur yang baik. Akan tetapi di pelosok-pelosok daerah pun perlu diperhatikan,” ungkapnya
Selain infrastruktur, Umam juga menyampaikan agar para Honorer yang ada di Provinsi Banten bisa segera diangkat menjadi ASN. Pasalnya menjelang berakhirnya masa jabatan Pj Gubernur,  Al Muktabar tidak juga mengusulkan kuota ASN atau PPPK.
“Kemudian selain itu kita juga menuntut agar para honorer yang ada di provinsi banten bisa diangkat menjadi ASN. Pasalnya Pj Gubernur Banten tidak memasukan tenaga honorer 2023, Menjelang berakhirnya masa jabatan sebagai Penjabat Gubernur Banten serta menuntut pemegang kebijakan selanjutnya untuk mengusulkan kuota ASN atau PPPK di Provinsi Banten,” terangnya
Kemudian, Mahasiswa UPI lainnya, Puja Fitria menambahkan bahwasanya jika aksi yang digelar tersebut tuntutan yang disampaikan tidak juga dipenuhi maka akan melakukan aksi serupa dan akan mengajak kampus lain untuk ikut andil.
“Terkait aksi yang kita gelar ini apabila tidak terpenuhi juga, maka kita akan melakukan audiensi ulang terkait ini dan apabila hal tersebut juga dirasa kurang maka kita juga akan melakukan aksi serupa. Bahkan, mungkin kita juga akan mengajak beberapa kampus lain untuk ikut serta dalam aksi serupa,” tandasnya
Dalam kegiatan aksi tersebut para mahasiswa UPI menampilkan sebuah teater yang menceritakan tentang pemerintahan yang buta kepada para tenaga pendidik yang memiliki upah yang bisa dikatakan kurang layak.(MG-02/AZM)