Akun @yuksemangatkuy mengatakan, pengangkatan Tasdi telah melukai hati rakyat yang selama ini harus sibuk mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) untuk melamar kerja. Uniknya, untuk posisi stafsus menteri tidak diperlukan SKCK. “Sedangkan di sini aja kalau mau ngelamar kerja kudu SKCK,” ujarnya.
Nada protes juga dilontarkan @matsodor. Kata dia, untuk menjadi ASN rendahan saja harus mengurus SKCK. Sementara untuk menjadi staf khusus, bupati, dan komisaris BUMN tanpa SKCK.
“Yang lucunya, mau jadi notaris bukan masuk ASN, diwajibkan urus SKCK, tes narkoba, tes psikologi di RS besar,” katanya
“Maksud Mensos Risma gimana sich, mau menghina nalar publik angkat koruptor (Tasdi, mantan Bupati Purbalingga) jadi Staf Khusus? Atau apa gegara satu partai PDIP,” kata @BosPurwa.
Akun @arumsukmawan mendesak Risma segera menjelaskan alasan mengapa harus mengangkat Tasdi yang notabene eks napi korupsi menjadi stafsus. Dia bilang, apa Indonesia sudah tidak ada orang pintar dan bersih.
“Dih kayak nggak ada orang lain yang lebih kompeten? @KemensosRI coba bikin aturan orang yang pernah terlibat kasus korupsi tidak berhak lagi bekerja di lembaga pemerintah cc pak @mohmahfudmd,” tutur @SiMaauung.
Akun @kertonaja mengatakan, diangkatnya Tasdi menjadi Stafsus Mensos Risma bertolak belakang dengan seruan memberantas korupsi. Kata dia, klaim korupsi sebagai extraordinary crime menjadi omong kosong.
“Bingung saya. Status bebas bersyarat kok bisa jadi pejabat lagi. Mimpi mau memberantas korupsi? Omong kosong,” katanya.(RMID)
