Dalam menjalankan fungsi Pengawasan, DPR selalu konsisten mengawasi berbagai kebijakan yang ditetapkan Pemerintah. Terutama yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas.
Sebut saja, masalah penghapusan tenaga honorer dan berbagai permasalahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Begitu juga dengan aduan dari konsumen Meikarta yang terkena masalah hukum, saat menuntut haknya melalui pengembang. DPR akan terus berada di garda terdepan, dalam membela masyarakat agar kembali mendapatkan berbagai haknya tersebut.
Belakangan, meski masih di masa reses, DPR menyempatkan diri melakukan kunjungan lapangan ke Depo Pertamina Plumpang, menyusul peristiwa kebakaran Depo tersebut, yang merenggut belasan korban jiwa dan puluhan masyarakat luka-luka.
Selain memastikan penangan korban yang telah dilakukan dengan baik, DPR juga mendesak Pemerintah dan Pertamina melakukan mitigasi, agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi.
Tak hanya itu, DPR melalui Komisi VIII berhasil mendesak Pemerintah menurunkan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH). Karena awalnya, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan, biaya haji tahun ini menjadi Rp 69,19 juta atau sebesar 70 persen.
Setelah terus berjuang dan mendesak Pemerintah, akhirnya disepakati, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang dibayar langsung oleh jemaah haji tahun 2023 menjadi Rp 49.812.711,12 atau sebesar 55,3%.
Tentu tak hanya itu, berbagai permasalahan, isu dan aspirasi masyarakat yang masih terus diperjuangkan DPR RI. “Ini semua merupakan implementasi dari komitmen DPR RI, yang mengupayakan aspirasi masyarakat Indonesia terwujud nyata,” tambah Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini.
Sementara dalam fungsi anggaran, di Masa Sidang III Tahun Sidang 2022-2023, DPR RI juga menjalankan berbagai fungsi anggaran. Di antaranya, melalui 11 Komisi di dalamnya, DPR RI menyetujui berbagai program khususnya, yang ditujukan untuk masyarakat luas.
Sebut saja, perjuangan Komisi II DPR RI bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk bisa memenuhi usulan penambahan anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Mengingat peruntukan anggaran kementerian tersebut yang cukup siginifikan, seperti percepatan pendaftaran tanah melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang memang sangat dibutuhkan masyarakat, serta berbagai program pro rakyat lainnya.(RMID)
