Agar Aman, Kontestan Pilpres Harus Lebih Dari Dua Pasang

JAKARTA, BANPOS – Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menyoroti suasana dunia politik jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Kampanye hitam mulai marak untuk menyerang lawan politik.
Syarief mencontohkan ka¬sus terakhir terkait pengiriman satu karung ular kobra ke rumah mantan Gubernur Banten Wahi¬din Halim di Kota Tangerang, Rabu dini hari (25/1). Pelem¬paran hewan berbisa itu patut diduga karena ada unsur politik di belakangnya. Apalagi, pada hari yang sama, Wahidin bersiap menyambut kedatangan bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan.
Syarief mengatakan, ketegangan yang terjadi sekarang ini adalah sisa-sisa perpecahan yang diakibatkan oleh pelaksanaan pemilu-pemilu sebelumnya, khususnya pada 2019. Saat itu, pemilu hanya menghadirkan dua kontestan calon presiden dan wakil presiden, sehingga polarisasinya sangat besar.
“Teman berantem, rumah tangga bubar, saudara tidak saling tegur, hingga tetangga marahan karena mereka me¬miliki pilihan politik yang ber¬beda,” kata dia.
Situasi seperti itu kata Syarief tidak boleh terjadi lagi, cukup pada pemilu 2019 saja. Untuk menghindari berulangnya kete¬gangan akibat pemilu, ia ber¬harap calon presiden lebih dari dua orang, minimal tiga kandidat agar tidak terjadi polarisasi yang sangat besar seperti pemilu sebe¬lumnya. “Kalau masih tetap dua pasang saja, kita khawatirkan ekses negatifnya akan semakin besar,” kata dia.
Untuk mengurangi potensi munculnya ekses negatif dalam pelaksanaan pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kudu melakukan sosialisasi bahwa pemilu merupakan upaya mewujudkan kedaulatan rakyat yang dilakukan setiap lima tahun sekali. “Karena tidak semestinya pemilu dilakukan dengan memecah belah masyarakat, meng¬hina, mencaci maki atau bahkan menfitnah lawan politik,” ujar mantan Menteri Koperasi dan UKM ini.
Rakyat, kata Syarief, harus siap menerima apa pun hasil dari perwujudan kedaulatan rakyat itu. Menang atau kalah harus dihormati, karena itu merupakan wujud dari pelaksanaan ke¬daulatan rakyat. Dan setelah pemilu, semua harus kembali seperti sediakala. “Tidak boleh ada perbedaan, apalagi hingga terjadi pertikaian serta perpecahan,” wanti-wanti dia
Syarief mempersilakan yang menang agar bekerja dengan baik, memenuhi janji janji poli¬tik yang disampaikan saat pemi¬lu. Yang kalah, silakan menerima kekalahannya, mengevaluasi dan menyiapkan diri untuk mengikuti kontestasi berikutnya, bila masih punya keinginan me¬mimpin bangsa.
Anggota Komisi III DPR Achmad Dimyati Natakusumah menegaskan, Pemilu 2024 harus tetap berjalan karena itu meru¬pakan pesta demokrasi yang berlangsung 5 tahun sekali. “Sekarang perlu dipikirkan bagaimana caranya agar pesta demokrasi tetap berjalan tapi tidak membebani masyarakat,” ujar Dimyati dalam keterangan¬nya, kemarim.Berita Terkait : Pelaku Usaha Farmasi Dituntut Lebih Inovatif
Dimyati menuturkan, KPU pada 14 Februari 2022 telah me¬luncurkan tahapan Pemilu 2024. Di mana pemungutan suara akan digelar 24 bulan setelahnya, yakni 14 Februari 2024. Selan¬jutnya, pada tahun 2023 masuk masa kampanye yang dimulai dari bulan November hingga Februari 2024. “Kalau pemilu mau diperpanjang atau ditunda itu harus judicial review dan prosesnya tentu sangat panjang,” kata dia.
Yang penting sekarang, kata Dimyati, bagaimana caranya agar seluruh pihak siap menghadapi resesi akibat ketidak¬pastian global pada tahun ini. Caranya, jangan boros, rajin menabung dan investasi jangka panjang.(RMID)