Ia berharap, masyarakat yang masuk kedalam kategori miskin atau biasa disebut sebagai masyarakat pra sejahtera harus bisa memanfaatkan bantuan yang ada. Menurutnya, masih banyak oknum yang merasa nyaman dengan bantuan tersebut.
“kita semua harus bisa mandiri, jangan sampai ketergantungan dengan pihak manapun,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapelitbangda Kabupaten Lebak, Iman Hiddayat mengatakan, jumlah penduduk miskin yang dikeluarkan oleh BPS itu dilihat dari seberapa besar pengeluaran perkapita masyarakat, hal ini tentunya sangat dipengaruhi oleh besarnya pendapatan dan skala prioritas untuk melakukan konsumsi.
“Kita semua tahu bahwa mayoritas penduduk kita melakukan kegiatan usahanya di sektor pertanian tradisional sehingga sumber pendapatan masyarakat di Kabupaten Lebak diperoleh dari sektor pertanian,” kata Imam.
Imam menjelaskan, pada tahun 2021 secara makro ekonomi mulai pulih, hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang positif dibanding tahun sebelumnya yang mengalami pertumbuhan yg negatif. Namun menurutnya, hal itu tidak cukup kuat untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat terutama bagi masyarakat yg bergerak di sektor pertanian tingginya biaya produksi dalam usaha pertanian menyebabkan kan banyaknya pelaku usaha sektor pertanian di Kabupaten Lebak yg menghentikan usahanya.
E-Paper BANPOS Terbaru
“Selain itu juga saya melihat banyaknya masyarakat Kabupaten Lebak yg korban PHK di Kota-kota besar seperti Jakarta dan tangerang akibat pandemi Covid kembali ke Lebak dan menganggur,” jelas Imam.
Ia menerangkan, terdapat tiga hal yang sedang dan akan Pemerintah Kabupaten Lebak upayakan untuk menekan angka Kemiskinan diantaranya, pengurangan beban hidup yaitu melalui Bantuan Sosial Pendidikan, Kesehatan, perumahan dan pangan, Peningkatan Pendapatan Masyarakat Miskin dan hampir miskin melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian dan UMKM, peningkatan produksi hasil industri pertanian dan peningkatan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat mampu. Serta, penurunan kantong-kantong kemiskinan melalui pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan konektivitas antar wilayah.
