Sedangkan menurut data Bank Indonesia (BI), utang luar negeri Indonesia sebesar 397,4 miliar dolar AS atau sekitar Rp 6.148 triliun pada akhir Agustus 2022. Angka itu turun jika dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 400,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp 6.192 triliun.
Rinciannya, utang Pemerintah pada akhir Agustus 184,9 miliar dolar AS, turun dari bulan sebelumnya yang mencapai 185,6 miliar dolar AS.
Sementara utang swasta tercatat 204,1 miliar dolar AS. Angka ini juga turun dibandingkan bulan sebelumnya yang tembus 206,1 miliar dolar AS.
Berita baiknya lagi, empat negara seperti Jerman, Italia, Amerika Serikat, dan Australia menghapus utang Indonesia. Totalnya mencapai 334,94 juta dolar AS atau sekitar Rp 5 triliun.
Luhut juga memamerkan bahwa Indonesia tengah melalukan transformasi. Jika dulu mengekspor komoditas mentah, kini menghasilkan barang jadi, seperti besi dan baja. Ke depan, Indonesia juga akan menjadi pengekspor baterai lithium dan kendaraan listrik.
E-Paper BANPOS Terbaru
Ia mencontohkan, ekspor besi dan baja Indonesia ke dunia di tahun 2015 hanya 1,2 miliar dolar AS. Angka ini meningkat signifikan, mencapai 20,9 miliar dolar AS di 2021, dan diproyeksikan mencapai 27,8 miliar dolar AS tahun ini. “Anda lihat angka-angka ini. Orang bilang kita dikontrol China. Nggak ada. Nobody, no country can control Indonesia. I’m telling you,” tegasnya.
Namun, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menyangkal data yang disampaikan Luhut. Menurutnya, Pemerintah berpandangan sempit karena hanya melihat rasio utang terhadap PDB. Padahal, indikator lainnya justru memburuk. Contohnya, rasio belanja bunga utang terhadap total belanja Pemerintah jadi 20 persen di 2023. Belum imbal hasil yang dinikmati kreditur bisa mencapai 8,2 persen tahun depan. Era bunga mahal langsung membuat kupon SBN melonjak tinggi.
“Jadi aneh kalau yang ditunjukkan cuma rasio utang, tidak mencerminkan risiko sesungguhnya. Mungkin tujuan Pemerintah pamer agar mendapatkan pinjaman negara maju. Mumpung ada momen G20 di mana negara maju berkumpul banyak yang berpeluang kasih pinjaman,” ulas Bhima.
