TANGERANG, BANPOS – Yayasan Disabilitas Mandiri Indonesia (YDMI) dan Forum Masyarakat Inklusi (FORMASI) Kota Tangerang menyerahkan Policy Brief terkait ‘Urgensi Peningkatan Aksesibilitas Penyelenggaraan Pendidikan’ di Kota Tangerang.
Hadir pada kesempatan itu Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Bappeda Kota Tangerang, Sekolah Penyelenggara Inklusi yakni SDN 03 dan SMPN 06.
Selain itu, hadir pula Coordinator Field Officer MADANI Kota Tangerang, Veni Siregar, dan PATTIRO Banten sebagai Provincial Support Partner (PSP), Amin Rohani.
Direktur YDMI, Irpan Rustandi, menyampaikan bahwa jaminan atas pendidikan merupakan hak dasar seluruh warga negara Indonesia, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Tidak terkecuali bagi disabilitas.
“Demikian juga kebijakan daerah, terdapat Perda Kota Tangerang Nomor 3 tahun 2022 tentang penyelenggaraan pendidikan di Kota Tangerang dan Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang pemenuhan hak disabilitas yang menjamin disabilitas untuk mendapatkan pendidikan,” ujarnya, Jumat (2/9).
E-Paper BANPOS Terbaru
Menurutnya, dokumen tersebut dapat menjadi bahan masukan dalam perumusan kebijakan program dan anggaran di Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
Disamping itu, ia menuturkan bahwa pada bulan Maret 2021, Walikota Tangerang telah secara tegas mencanangkan sekolah inklusif. Walikota juga menyoroti terkait dengan penurunan anak putus sekolah di Kota Tangerang.
“Namun sosialisasi tentang sekolah penyelenggara pendidikan inklusi baru dilakukan melalui website Pemerintah Kota oleh Dinas Pendidikan,” terangnya.
Ia menuturkan, belum sinerginya peran OPD yang berhubungan dengan disabilitas, mengakibatkan informasi adanya pendidikan inklusi masih minim.
Dalam policy brief ini, Irpan menuturkan bahwa terdapat beberapa rekomendasi yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang.
Diantaranya mengesahkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Sekolah Inklusi, yang memuat petunjuk pelaksanaan pendidikan inklusif sebagaimana diamanahkan dalam PERDA Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas.
