JAKARTA, BANPOS – Ketua DPR Puan Maharani selalu Chair of Parliament 20 (P20) menghadiri Supreme Audit Institutions 20 (SAI20) yang merupakan Engagement Group terbaru di G20. Dalam forum yang diprakarsai Indonesia dalam Presidensi G20 2022 ini, Puan mengajak negara-negara G20 berkolaborasi dalam berbagai isu global.
Kehadiran Puan di pembukaan SAI20, di Nusa Dua, Bali, Selasa (30/8), disambut Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun sebagai Ketua SAI20. Puan didampingi Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris dan Anggota BKSAP DPR Irine Yusiana Roba Putri.
“Kita hidup di bumi yang sama. Oleh karena itu, kita perlu mengedepankan kerja bersama, kolaborasi, gotong royong membangun dunia yang lebih baik untuk semua,” kata Puan, seperti keterangan yang diterima RM.id, Selasa (30/8).
Forum ini ditujukan bagi Lembaga Tinggi Audit negara-negara anggota G20 untuk mendorong kerja sama dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas di antara negara-negara G20. SAI20 pun berfokus pada good and accountable governance melalui peningkatan peran SAIs dalam kerangka G20.
Tujuan SAI20 Summit adalah untuk mendiskusikan kontribusi nyata lembaga pemeriksa keuangan negara anggota G20 dalam situasi dan pascapandemi Covid-19. Selain itu untuk, percepatan pemulihan ekonomi dan dukungan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).
E-Paper BANPOS Terbaru
“Hal ini tentu sangat strategis. Karena dunia baru saja dihadapkan pada situasi Pandemi Covid-19 yang membutuhkan upaya dan langkah-langkah pengelolaan keuangan negara yang tidak biasa. Sehingga peran lembaga pemeriksa keuangan negara, Supreme Audit Institutions, sangat penting untuk dapat merespons kebutuhan mendesak akan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam situasi dan pasca pandemi,” lanjut Puan.
Dia menambahkan, pandemi Covid-19 telah memberikan tekanan ekonomi, fiskal, dan sosial ke semua negara di dunia. Semua negara pun mengambil langkah-langkah antisipasi dan mengatasi ancaman krisis. “Sejumlah besar dana yang berasal dari rakyat, digunakan pemerintah masing-masing negara untuk menangani bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi,” sebut Puan.
