Menurut Airlangga, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan jaminan sosial untuk warga kecil yang terimbas kenaikan harga BBM. “Jadi, kami merilis program untuk jaminan sosial dan ketika sebanyak 40 persen warga yang membutuhkan dukungan telah didukung, kami akan menyesuaikan harga dari minyak,” ungkap Airlangga.
Sri Mulyani berharap, tiga tambahan bansos ini bisa mengurangi beban masyarakat dampak kenaikan sejumlah harga komoditas. Selain juga bansos tersebut diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan.
Ketiga bansos itu, akan mulai dicairkan pekan depan. Apa saja bansos itu? Pertama, BLT pengalihan subsidi BBM ini diberikan kepada 20,65 juta kelompok masyarakat atau keluarga masyarakat. BLT ini sebesar Rp 150 ribu dikalikan 4 kali, sehingga total setiap penerima akan mendapat Rp 600 ribu. BLT yang akan disalurkan lewat Pos Indonesia ini akan dibayarkan dalam 2 termin, masing-masing Rp 300 ribu.
Kedua, Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan. Besaran BSU yang diberikan per orang Rp 600 ribu dan dibayarkan satu kali. Ketiga, bansos dari Pemda yang akan menggunakan 2 persen dari dana transfer umum, yaitu DAU dan DBH sebanyak Rp 2,17 triliun.
Usai mengalihkan subsidi BBM, dan memberikan bansos, Pemerintah juga bakal lebih fokus meningkatkan ketahanan energi nasional dengan meninggalkan energi fosil. Pasalnya, Indonesia masih memiliki potensi energi baru dan terbarukan (EBT) mencapai lebih dari 3 ribu gigawatt yang berasal dari surya, hidrogen, bioenergi, biomassa, panas bumi, dan juga sumber daya laut.
E-Paper BANPOS Terbaru
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, kebijakan ini merupakan sinyal kenaikan BBM. “Pemerintah kan khawatir kalau BBM subsidi naik, inflasi naik, daya beli bisa merosot. Jadi, bisa ditebak sepertinya akan ada kenaikan harga BBM dalam waktu dekat, maupun pembatasan penggunaan BBM subsidi secara ketat,” ulasnya.
Mengenai jumlah bansos, Bhima memandang, masih terlalu kecil. Dia juga menyarankan Pemerintah tidak hanya fokus pada tambahan bansos untuk orang miskin, atau 40 persen kelompok pengeluaran terbawah. Kelas menengah rentan yang jumlahnya 115 juta orang, perlu dilindungi.
