JAKARTA, BANPOS-Presiden Jokowi hati-hati betul menyikapi wacana perlunya harga BBM subsidi dinaikkan untuk menyehatkan APBN. Banyak pertimbangan yang ada di pikiran Jokowi. Salah satunya, jangan sampai daya beli rakyat turun kalau harga BBM itu dinaikkan.
Dua pekan terakhir, rakyat dibikin cemas dengan isu kenaikan harga BBM jenis Solar dan Pertalite. Bagaimana tidak, hampir semua menteri ekonomi Jokowi, bicara soal opsi menaikkan harga BBM. Opsi ini dipilih lantaran APBN terancam jebol jika harus menambah subsidi yang tahun ini saja sudah mencapai Rp 502 triliun.
Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memberi sinyal kenaikan harga BBM akan dilakukan dalam waktu dekat. Kata dia, Jokowi mungkin akan mengumumkannya pekan ini.
Lalu bagaimana tanggapan Jokowi? Benarkah pemerintah akan menaikkan harga BBM? Eks Wali Kota Solo itu bicara diplomatis. Kata Jokowi, kenaikan harga BBM akan mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Semuanya harus diputuskan secara hati-hati. Harus dikalkulasikan betul dampaknya.
“Jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga,” kata Jokowi, usai meninjau progres renovasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta, kemarin.
E-Paper BANPOS Terbaru
Selain itu, sambung Jokowi, jangan sampai kenaikan harga BBM juga bikin inflasi naik yang ujungnya menurunkan pertumbuhan ekonomi.
Jadi, opsi mana yang akan diambil? Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, sudah memerintahkan anak buahnya menghitung secara detail sebelum mengambil keputusan.
Di tempat terpisah, Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, persoalan yang dihadapi pemerintah memang pelik. Subsidi yang digelontorkan pemerintah sebesar Rp 502 triliun diperkirakan tak cukup hingga akhir tahun.
Anggaran subsidi perlu ditambah lagi hingga Rp 198 triliun agar BBM tak naik. Anggaran segitu hanya untuk subsidi BBM jenis Pertalite dan Solar. Belum mencakup subsidi untuk gas LPG 3 kilogram dan tarif listrik.
Sri Mul mengatakan, sudah punya tiga opsi menghadapi persoalan ini. Ketiga opsi itu adalah menambah anggaran subsidi, melakukan pembatasan BBM, dan yang terakhir menaikkan harga BBM. “Tiga-tiganya nggak enak,” kata Sri Mul, dalam rapat kerja Badan Anggaran DPR, di Jakarta, kemarin.
