Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf mendesak jalur mandiri PTN dihapus saja dan diganti dengan tes seleksi resmi yang bisa dilaksanakan bertahap dengan biaya semester progresif. Sehingga penerimaan mahasiswa ini jelas dan terukur.
“Tidak terjadi lobi-lobi bawah tangan. Dan transparan penggunanya. Tak hanya di dalam penerimaan mahasiswa baru, namun juga dalam proses kelulusan, memperoleh gelar akademik, maupun dalam kenaikan pangkat di lingkungan PTN,” jelas Dede.
Dede mengatakan, penerimaan mahasiswa jalur mandiri ini adalah kebijakan affirmasi kepada PTN untuk mahasiswa atau calon mahasiswa baru dengan kebutuhan khusus.
Misalnya, dari daerah tertinggal, mahasiswa tidak mampu, atau terkendala persoalan lainnya. Namun, kebijakan ini tercoreng oleh oknum pejabat yang memanfaatkan jabatan dan kekuasaannya.
Anggota Komisi X DPR Putra Nababan meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim membuat sistem penerimaan mahasiswa jalur mandiri yang transparan dan melalui online yang tertata dengan baik.
Sistem ini harus dimulai sejak proses seleksi, ujian, pengumuman mahasiswa yang lulus, pendaftaran ulang himgga proses pembayaran.
Seluruhnya harus dibuat terang benderang untuk menghidari adanya oknum yang menyalahgunakan proses penerimaan jalur mandiri ini untuk kepentingan pribadi.
“Ini harus cepat dan menjangkau 122 PTN di seluruh Indonesia. Jadi Mas Menteri, tolong segera bertindak demi Indonesia,” pintanya. (RMID)
Discussion about this post