“Karena itu sebagaimana statement saya di awal ramainya kasus ini, Kejati tidak boleh ada keraguan untuk memanggil kembali para pihak yang diduga mengetahui masalah ini. Tak terkecuali kepala Samsat setempat (Bayu Adi Putranto), yang katanya menantu mantan Gubernur Banten WH (Wahidin Halim),” terangnya.
Atas membengkaknya kerugian negara pada kasus dugaan pembajakan pajak di Samsat Kelapa Dua pada Bapenda Banten, sudah semeatinya APH mencari tahu siapa yang menjadi pengendali dan bertangujgjawab aras kekurangan kerugian negara yang nilainya Rp4 miliar. Dari sebelumnya dinyatakan Rp5,8 sampai Rp6 miliar tersebut.
Kepala Bapenda Banten Opar Sohari mengakui adanya pembajakan pajak di Samsat Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang. Opar mengkalim jika uang hasil pembobolan diangka Rp6,2 miliar. Dan oleh yang bersangkutan telah disetor ulang atau dikembalikan ke kasda.
Pembajakan pajak yang dilakukan oleh okum pejabat eselon IV atau setingkat Kepala Seksi (Kasi), berinisial Zlf ini dilakukan selama delapan bulan. Terhitung dari Agustus 2021 sampai Maret 2022. Zlf dalam melakukan aksi kejahatannya, tidak sendiri, tapi dengan sejumlah pegawai pelaksana lainnya, At merupakan staf PNS, dan Bd serta Bgj sebagai seorang TKS (Non PNS).
Adapun peran Bd yang merupakan seorang TKS memegang kendali sistem IT di Samsat Kelapa Dua, yang diduga merupakan orang kepercayaan Zlf untuk melancarkan aksinya, karena Bd memegang akun beserta pasword sistem administrasi di Samsat itu sendiri.
E-Paper BANPOS Terbaru
Sedangjan modus pembajakan pajak yang dilakukqn oleh zlf cs ini denga cara mengalihkan jenis pajak, bea balik nama (BBN) 1 ke BBN 2, dan pembayaran pajak kendaraan yang digelapkan itu tidak melalui kasir. Tetapi ada orang utusan dari mereka yang mengambil langsung uang pembayarannya ke dealer atau Wajib Pajak (WP) dengan membawa notice atau Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP).
Besaran pajak pada notice yang dikeluarkan itu sendiri sebesar 12,5 persen, karena untuk pembayaran pajak BBN 1. Setelah uang atau cek pembayaran itu diterima, para pelaku kemudian mengubah jenis pembayaran yang diinput pada sistem itu menjadi BBN 2 dengan besaran pajaknya hanya satu persen, setelah itu kemudian membayarkannya ke bank.
