SERANG, BANPOS– Himpunan mahasiswa jurusan Pendidikan Khusus (Hima Pkh) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), meminta agar Pemerintah dan masyarakat dapat bersinergi dalam mengimplementasikan Peraturan daerah (Perda) Disabilitas yang belum lama ini disahkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Hal itu terungkap dalam kegiatan Dies Natalis Pkh ke-8 bertajuk ‘mempererat tali persaudaraan dan solidaritas serta menerapkan nilai kepedulian sosial dalam semarak dies natalis Phk-8’.
Ketua Umum Hima PKh Untirta, Nedi Saputra, meminta agar Pemerintah daerah di seluruh Provinsi Banten dan Pemprov Banten agar dapat melibatkan Pkh Untirta dalam setiap pembahasan berkaitan dengan hak-hak dan penyetaraan para penyandang disabilitas. Mengingat, Pkh merupakan satu-satunya jurusan pendidikan khusus yang ada di Banten.
“Kami meminta agar setiap Pemda se-Provinsi Banten dan Pemprov Banten dapat lebih bersinergi, karena hanya di Untirta yang memiliki jurusan pendidikan khusus. Seharusnya pemerintah lebih bersinergi berkaitan dengan pembahasan hak-hak penyandang disabilitas, hari ini banyak dari kami yang belum terlibat dalam pembahasan tersebut,” jelasnya, Minggu (29/5).
Ia menegaskan, meski Perda disabilitas sudah disahkan, namun banyak pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah daerah dianggap belum memadai. Bahkan, tak sedikit masyarakat yang masih menggunakan akses jalan bagi penyandang disabilitas yaitu guiding blok, yang sampai hari ini masih digunakan untuk berjualan dan sebagainya.
“Perda disabilitas memang sudah disahkan, tapi dalam pengimplementasiannya masih belum optimal. Oleh karena itu, kami akan kawal untuk pengimplentasiannya dan terus dorong, sehingga nantinya hak-hak penyandang disabilitas dan kesetaraan untuk para penyandang disabilitas terpenuhi secara optimal,” tuturnya.
Pada momen dies natalis itu juga Hima Pkh menggelar talkshow yang membahas berkaitan dengan kajian keilmuan pada pendidikan khusus. Sehingga menghasilkan komitmen Hima Pkh akan mengawal jalur masuk khusus bagi para penyandang disabilitas di Kampus Untirta.
“Kami dorong penuh di internal kampus yaitu pengawalan terkait jalur masuk khusus penyandang disabilitas,” ucapnya.
Menilik dari sisi disiplin keilmuan, disiplin ilmu dari pendidikan khusus disebut lebih optimal untuk menangani persoalan penyandang disabilitas. Sebab, apabila yang terlibat dalam penanganan hak-hak penyandang disabilitas dan penyetaraan penyandang disabilitas bukan dari Pendidikan khusus, akan berbeda.
“Untuk pemerintah, karena pemerintah sebagai penyelenggara pembangunan infrastruktur bagi para penyandang disabilitas agar lebih memperhatikan. Seharusnya bisa bekerjasama, agar pembangunan dan hak-hak serta penyetaraan para penyandang disabilitas sesuai dengan keilmuannya,” tuturnya.
Diakhir ia mengatakan, kedepan akan mendorong agar timbul kesadaran masyarakat bahwa guiding blok dibangun untuk memudahkan akses bagi penyandang tunanetra. Sehingga perlahan tak ada lagi masyarakat yang menggunakan akses jalan penyandang disabilitas untuk berjualan, parkir dan lain sebagainya.
“Kami juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkan masyarakat, karena mungkin saja masyarakat tidak mengetahui dan belum paham terkait dengan akses bagi para penyandang disabilitas,” tandasnya.
Sementara itu, ketua pelaksana dies natalis Pkh ke-8, Restu Maulana Putra Satrio, mengungkapkan bahwa kegiatan seremonial diisi dengan talkshow yang menghadirkan dosen Pkh Untirta dan pemerintah daerah. Kegiatan juga dirangkaikan dengan potong tumpeng dan momen keakraban antara Hima Pkh dengan alumni.
“Hari ini (kemarin) kegiatan puncak dies natalis Pkh ke-8, sebelumnya kami merangkaikan kegiatan lomba-lomba yang diikuti oleh seluruh mahasiswa di semua jurusan yang ada di FKIP Untirta,” katanya. (MUF/AZM)
