“PT.ABM terus bertumbuh sesuai tujuan pendirian Bumd agrobisnis sebagaimana tertuang dalam visi, misi, Budaya kerja dan rencana bisnis PT ABM yang sudah disusun dan di implementasikan secara bertahap oleh ABM,” ucapnya.
Untuk diketahui, Guru Besar IPB, Bambang Juanda saat menjadi nara sumber pada Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal Daerah ke dalam Perseroan Terbatas Agrobisnis Banten Mandiri bersama Panitia Khusus (Pansus) DPRD Banten di Gedung Negara (Pendopo Lama Gubernur Banten) Jalan Brigjen Syam’un Kota meminta pemprov tidak sembarangan dalam pengelolaan anggaran ratusan miliar untuk BUMD Agribisnis.
“Yang harus diperhatikan adalah bagaimana dana Rp300 miliar untuk penyertaan modal BUMD Agrobisnis dapat digunakan secara efisien dan efilektif,” katanya.
Hadir dalam acara, Sekda Banten Al Muktabar, Kepala Biro Adpem Mahdani, Kepala Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa, Enong Suhaeti, Kepala Biro Infrastruktur Nana,Kepala Biro Hukum Agus Mintono, Kepala Disperindag Babar Suharso, Kabid Perekonomian pada Bappeda Iswandi dan jajaran pejabat eselon III dan IV pada sejumlah OPD.
Masih dikatakan Bambang Juanda yang juga asli dari Kaloran, Kota Serang, Banten ini, dalam melaksanakan bisnisnya BUMD Agrobisnis harus dimulai dari rencana bisnis yang dimiliki sesuai dengan kondisi dan perkembangan perekonomian. Jika hal itu tidak dimiliki, maka akan terjadi penghamburan uang rakyat. Dipastikan perusahaan tersebut akan merugi dan dinyatakan gagal.
E-Paper BANPOS Terbaru
“Perencanaannya harus matang. Jangan sampai BUMD Agrobisnis ini gagal seperti dibeberapa daerah, salah satunya adalah Agribisnis Jabar (Jawa Barat),” ujarnya.
Yang penting lagi kata dia, adalah sumber daya manusia (SDM) dalam BUMD Agrobisnis tersebut adalah orang pilih tanding. Bukan orang titipan tanpa melihat kualitas.
“Untuk SDM (jajaran direksi, komisaris dan pegawai) harus dipilih orang-orang profesional dan mengerti dengan tugasnya. Jangan sampai salah pilih yang ada nanti merugi dan gagal BUMD nya, selain kehilangan uang APBD yang tidak sedikit, tapi juga membuat para karyawannya dipecat dan menjadi penganagguran,” ungkapnya.
