WH dalam laporan itu, mengakui terjadi penyusutan nilai alat transportasi mesinnya sebesar Rp87.000.000. Penyusutan nilai tersebut masing-masing sebesar Rp10.000.000 untuk Toyota Corolla, Rp50.000.000 untuk Honda Jazz, Rp12.000.000 untuk Toyota Alphard, dan Rp15.000.000 untuk Toyota Fortuner.
Selain itu, dalam laporan itu juga salah satu bidang tanah WH hilang, yakni bidang tanah seluas 42.814 m2 dengan nilai Rp1.850.000.000. Adapun perubahan lainnya yakni pada pos Kas dan Setara Kas. Pada tiga tahun sebelumnya, Kas dan Setara Kas WH sebesar Rp3.396.756.193, berubah menjadi Rp19.396.756.193 atau terjadi kenaikan sebesar Rp16.000.000.000.
Jika diasumsikan bahwa bidang tanah yang hilang lantaran dijual oleh WH, dan penambahan harta Kas dan Setara Kas WH sebesar Rp16.000.000.000 akibat adanya transaksi penjualan tanah seluas 42.814 m2 tersebut, maka harga jual tanah yang berada di Kota Tangerang itu sebesar Rp373.709 per meter.
Dengan sejumlah perubahan tersebut, maka total harta kekayaan WH yang dilaporkan pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp31.986.450.361, meningkat sebesar Rp14.063.000.168 atau sebesar 78,46 persen dari harta kekayaan yang dilaporkan pada tahun sebelumnya.
Mantan Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH), saat coba dikonfirmasi BANPOS melalui pesan WhatsApp tidak kunjung merespon. Meskipun terpantau beberapa kali WH berstatus online pada aplikasi WhatsApp-nya, namun pesan BANPOS tak kunjung mendapat balasan.
E-Paper BANPOS Terbaru
Akademisi Untirta, Ikhsan Ahmad, mengatakan bahwa kenaikan harta kekayaan pejabat, apalagi sekelas Gubernur, merupakan hal yang wajar. Kendati diakui wajar, namun Ikhsan menuturkan bahwa hal itu juga merupakan sesuatu yang memprihatinkan.
“Menjadi suatu hal yang lumrah walaupun sebenarnya memprihatinkan, ketika menjabat linier dengan kenaikan harta kekayaan,” ujarnya saat dihubungi BANPOS, Kamis (12/5) melalui pesan WhatsApp.
Menurutnya, kenaikan kekayaan WH yang lebih dari 50 persen, menggambarkan kondisi politik di Indonesia, khususnya Banten, yang tidak terlepas dari modal. Hal itu pada akhirnya membuat para pejabat yang menang, memikirkan segala cara untuk mengembalikan modal tersebut.
