Menteri Luar Negeri (Menlu) Jepang Yoshimasa Hayashi mengecam kekerasan terhadap pembunuhan warga sipil di kota Bucha dekat Ibu Kota Ukraina, Kiev. Menurutnya, Jepang menanggapi dengan sangat serius fakta bahwa sejumlah besar warga sipil di Ukraina telah terbunuh akibat tindakan pasukan Rusia, dan sangat terkejut dengan pengungkapan ini.
“Pembunuhan warga sipil tak berdosa merupakan pelanggaran hukum humaniter internasional dan tidak dapat diterima dan Jepang sangat menecam tindakan ini,” kata Hayashi dalam keterangannya, Senin (4/4).
“Kebenaran tentang kekejaman ini harus diungkap dan Rusia harus bertanggung jawab,” tegasnya merujuk kepada langkah Negeri Sakura itu mengajukan tuntutan resmi ke Pengadilan Kriminal Internasional (International Criminal Court/ICC) terhadap Rusia atas kejahatan perang.
Moskow memilih untuk tidak menghadiri sidang pertama ICC pada Senin (7/3). Sementara, Ukraina telah mengajukan kasus genosida terhadap Rusia di International Court of Justice/ICJ).
Sebagai informasi, Mahkamah Internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ada dua. Fungsi utama ICJ ini adalah untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa antarnegara-negara anggota dan memberikan pendapat-pendapat bersifat nasihat kepada organ-organ resmi dan badan khusus PBB.
E-Paper BANPOS Terbaru
Contohnya sengketa antara Indonesia dengan Malaysia atas kepemilikan pulau Sipadan dan Ligitan. Pada 2002, Majelis Hakim Internasional Court of Justice (ICJ) di Den Haag akhirnya memutuskan bahwa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan milik Malaysia. Mereka lebih mendasarkan putusannya tersebut karena Pemerintah kolonial Inggris jauh lebih aktif menggunakan kedua pulau tersebut ketimbang Pemerintah kolonial Belanda.
Sementara kewenangan ICC adalah untuk mengadili kejahatan paling serius yang mendapatkan perhatian internasional yang dilakukan secara individu. Kejahatan yang dimaksud terdiri dari empat jenis, yaitu the crime of genocide (pemusnahan etnis/suku bangsa), crimes against humanity (kejahatan terhadap kemanusiaan), war crimes (kejahatan perang), dan the crime of aggression (agresi).
