Sebaliknya, ketika pemerintah mencabut kebijakan HET, migor yang tadinya langka kini sudah melimpah. Namun, karena harga migor yang mahal, rakyat lagi-lagi dibikin kecewa.
Faktor kedua adalah urusan pandemi Corona yang nggak kelar-kelar selama lebih dari 2 tahun ini. Pada Desember 2021, kepuasan publik atas kinerja pemerintah dalam penanganan pandemi mencapai 74,9 persen. Namun, pada Maret 2022, kepuasan publik menurun ke angka 62,2 persen.
Selain pandemi, masalah politik ikut menyumbang anjloknya kepuasan publik terhadap pemerintah. Dalam survei SMRC terbaru, hanya 32,6 persen publik yang menilai kondisi politik baik atau sangat baik. Padahal 3 bulan lalu, kepuasan publik di sektor politik sebesar 35,3 persen. Bahkan pada survei di bulan September, kepuasan publik di sektor politik itu menembus angka 41 persen.
“Sebaliknya, yang menilai keadaan politik sekarang lebih buruk atau jauh lebih buruk mengalami peningkatan dari 14,5 persen pada September 2019 menjadi 23,5 persen pada Maret 2022,” jelas Deni.
Faktor terakhir, yakni di sektor penegakan hukum. Dari temuan SMRC, yang menilai kondisi penegakan hukum buruk atau sangat buruk naik dari 15,1 persen pada survei September 2019 menjadi 24,9 persen pada Maret 2022.
E-Paper BANPOS Terbaru
“Walaupun persepsi positif terhadap kondisi penegakan hukum masih lebih besar dari persepsi negatif, namun ada kecenderungan persepsi buruk mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir,” ujar Deni.
Bukan hanya SMRC, lembaga survei lain yang memiliki kredibilitas baik, juga menunjukkan hasil serupa. Dalam riset yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI), kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi di bulan Februari 2022 turun drastis ke angka 66,6 persen dari 71,4 persen di bulan Desember 2021.
Penurunan tren kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi juga dipaparkan dalam survei terbaru yang digelar Indonesia Political Opinion (IPO). Di Februari lalu, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah mencapai 69 persen. Namun, kini turun drastis ke angka 43 persen.
“Penurunan angka kepuasan ini berkaitan dengan momentum kelangkaan serta peningkatan tajam harga bahan kebutuhan masyarakat seperti minyak goreng,” kata Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah Putra, Senin (28/3).Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera ikut menganalisis anjloknya kepuasan publik yang ditemukan sejumlah lembaga survei ini. Kata dia, memang dalam tiga bulan terakhir ini, rakyat dibikin susah dengan kasus migor yang mahal dan langka. Harga sembako lain pun ikutan naik. Parahnya lagi, di tengah kesusahan rakyat itu, malah muncul wacana penundaan pemilu atau masa jabatan presiden 3 periode.
