CILEGON, BANPOS – Belum jelasnya hasil lelang jabatan atau open bidding Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon. Hal ini, mendapat sorotan dari Komisi I DPRD Kota Cilegon pasalnya sangat berdampak pada pelayanan kepada masyarakat.
Komisi I DPRD Kota Cilegon meminta Pemkot Cilegon segera mengumumkan hasil open bidding Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Sehebat apapun Pak Sekda, Pak Asda, dan Kepala BKPP kalau banyak yang kosongnya mah tetap aja pelayanan terganggu dan terhambat, apalagi enam OPD ini sangat strategis,” kata Anggota Komisi I DPRD Kota Cilegon, Aam Amrullah dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pemkot Cilegon di Ruang Rapat DPRD Kota Cilegon, Senin (24/1).
Lebih lanjut, Pemkot Cilegon diminta segera melakukan percepatan untuk pengisian jabatan enam OPD yang di open bidding tersebut.
“Yang pasti kami di DPRD sangat berharap bahwa percepatan untuk pengisian jabatan yang kosong ini segera terealisasi. Kalaupun ada hambatan-hambatan saya yakin Pak Sekda beserta jajaran bisa mempercepat untuk itu, karena sekali lagi saya lihat dari enam OPD ini semuanya strategis terhadap pelayanan bagi masyarakat. Mudah -mudahan tidak sampai nyeberang bulan lagi ini sudah segera selesai,” pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, Sekda Kota Cilegon Maman Mauludin mengaku hasil open bidding untuk enam OPD akan selesai akhir Januari 2022 .
“Sekarang kami belum selesai. Tapi Insya Allah kami memang selaku Ketua Pansel dengan berbagai pertimbangan yang jelas, Insya Allah harapan bapak akhir bulan ini selesai. Saya sudah komunikasikan dengan Pak Walikota keinginan kami terkait kekhawatiran bapak, keterlambatan dan pengisian dan PLT dan sebagainya itu memang ingin di Januari ini semuanya selesai,” jelasnya.
“Kami memerlukan pertemuan lagi bersama Pansel lainnya untuk memplenokan. Sebetulnya nilai dan sebagainya sudah terkumpul. Jadi kami memerlukan pleno penetapan untuk tiga besar. Pengisian yang kosong Plt dan sebagainya secara berkesinambungan dan juga memang harus di Januari ini kaitan dengan pelaksanaan dan sebagainya,” tandasnya.
Discussion about this post