Ia menegaskan, keterlibatan camat dan desa ini penting sekali. Sebab, kepala desa memegang peranan penting karena mereka bagian tim vaksinasi untuk memobilisasi masyarakat.
“Kades Camat harus turun, karena yang lebih tahu titik mana saja masyarakat yang belum divaksin. Kades punya data valid, siapa yang sudah dan belum karena mereka punya perangkat RW dan RT,” katanya.
Menurutnya, data vaksinasi seharusnya bersumber dari Kades. Sebab, apabila berdasarkan data se Kabupaten Serang, maka akan terlalu banyak jumlahnya.
“Karena data Disdukcapil pun tidak sinkron sekitar 3 persen,” ucapnya.
Untuk mencapai target 70 persen vaksinasi, pihaknya akan kembali melakukan rapat terbatas bersama Forkopimda yakni Kapolres Serang, Kapolres Serang Kota, Dandim Serang 0602/Serang, Dandim 0623/Cilegon, Danlanal Banten serta Danlanud Banten. Selain itu, Asda I pun harus mengikuti rapat kembali karena bertanggung jawab yang membawahi para camat, dan Kepala DPMD membawahi kepala desa.
E-Paper BANPOS Terbaru
“Dirapat nanti apakah ada bantuan untuk vaksinator atau tidak untuk membagi tugas. Ini harus tercapai (target). Karena dari jumlah sisa jatuh ke puskesmas di ambil tiga kapolres, dua dandim itu sudah 6.500 sisa 6.100 itu puskesmas cuma 200 perhari, kecilkan,” jelasnya.
Tatu mengaku, bukan hanya teguran kepada para camat maupun kepala Puskesmas yang capaian vaksinasinya masih rendah. Melainkan, menyarankan agar mereka mengundurkan diri jika sudah tidak mampu bekerja.
“Kalau yang gak mampu mundur, karena ini taruhannya masyarakat. Kalau gak mampu sudah mundur mau camat, kepala puskesmas, karena ini untuk keselamatan masyarakat bukan main-main,” tegas Tatu.
Saat para Camat dan Kepala Puskesmas ditanyai olehnya perihal kendala yang dihadapi, ia mendapati jawaban bahwa tenaga vaksinator siap. Sehingga ia menyebut dalam hal ini komunikasi kepala puskesmas, camat dan Kades lemah.
“Karena pada persoalan mobilisasi masyarakat bingung vaksinasi dimana, seperti di Kramatwatu banyak masyarakat menanyakan vaksinasi dimana, ini berarti sosialisasi camat, kepala desa, kepala puskesmas gak jalan,” tuturnya.
