“Untuk desa-desa yang rawan sudah di petakan nanti makanya dalam pilkades ini kita melibatkan unsur Polri, TNI bisa membantu kami memtakan mana-mana desa di anggap rawan. Kita akan melakukan upaya yang terbaik supaya menjaga kondusifitas daerah kita,” katanya.
Sedangkan terkait politik uang yang dilakukan para calon kades, Entus berharap tidak terjadi di Pilkades Serentak di Kabupaten Serang. Artinya, pesta demokrasi harus di maknai bahwa masyarakat memiliki kesempatan untuk menentukan pimpinan di tingkat desa sesuai dengan aspirasinya, sesuai dengan penilaiannya mana yang terbaik menurut masyarakat jangan di dasarkan pada hal-hal lain.
“Kemudian juga kita harapkan berdemokrasi di desa ini supaya lebih dewasa lagi, kita lihat barangkali dari sisi leadership, kompetensinya, bagaimana dia bermasyarakat selama ini, itu yang barangkali menjadi pertimbangan-pertimbangan oleh masyarakat dijadikan pimpinana di desa,” jelas Entus.
Meskipun demikian, jika kedapatan ada yang melakukan politik uang, tentunya sanksi sudah diatur. Adapun jika menyangkut pidana, Panwas yang akan menangani pelanggaran tersebut.
“Panitia lebih kepada administrasi, kalau ada pelanggaran biar Panwas yang bekerja apakah nanti bisa diselesaikan di tingkat Panwas, atau lanjut ke aparat penegak hukum,” tuturnya.
E-Paper BANPOS Terbaru
Ia menegaskan, pihaknya hanya menerima laporan saja, tapi sifatnya dari Pemda tidak menghendaki adanya politik uang. Tidak pula menghendaki adanya hal-hal mengganggu keharmonisan hidup bermasyarakat di desa dengan adanya pilkades ini.
“Tetap persatuan, kesatuan, silaturahmi persaudaraan itu harus menjadi nomor satu, tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan sesaat dalam Pilkades ini,” tandasnya. (MUF/AZM)
