CILEGON, BANPOS – Mahasiswa diseret dan diintimidasi ketika rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Cilegon, Senin (6/9). Kegaduhan itu terjadi saat paripurna berlangsung, sejumlah mahasiswa yang hadir dan duduk di atas balcon tiba-tiba meniup pluit kemudian berteriak dan membentangkan spanduk penolakan KUA/PPAS dipolitisasi.
Informasi yang berhasil dihimpun, kegaduhan tersebut terjadi sekitar pukul 10.45 WIB saat digelar Rapat Paripurna terkait Nota Kesepakatan KUA/PPAS Tahun 2022 dan Pengumuman Masa Reses Tahun 2021.
Kejadian itu terjadi saat Ketua DPRD Kota Cilegon, Isro Miraj akan menutup rapat setelah menyepakati nota kesepakatan KUA/PPAS dengan Pemerintah Kota Cilegon. Kemudian disela-sela Ketua DPRD Isro menutup rapat, seorang mahasiswa di balcon meniup pluit dan berteriak “APBD untuk rakyat. APBD untuk rakyat,” ujar mahasiswa tersebut.
Lantaran membuat kegaduhan mahasiswa tersebut langsung diamankan oleh petugas keamanan DPRD Kota Cilegon.
Bersamaan itu pula, mahasiswa lain berusaha membentangkan spanduk di atas balcon. Spanduk tersebut bertuliskan ‘KAMMI menggugat tolak politisasi dana APBD,”. Tidak lama, spanduk tersebut langsung diturunkan petugas.
E-Paper BANPOS Terbaru
Diketahui mahasiswa berjumlah 4 orang yang tergabung dalam organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kota Cilegon. Mereka pasca gaduh langsung digelandang petugas keluar Gedung DPRD Kota Cilegon.
Ketua KAMMI Kota Cilegon, Ediansyah menuding, rapat paripurna KUA/PPAS yang diselenggarakan merupakan mal administrasi. Karena dalam proses kesepakatan, rapat tersebut dibahas diluar kota yang dinilainya tidak terdapat transparansi kepada publik.
“Pada hari ini ada pengesahan APBD Perubahan 2021. Tapi disini terjadi malam administrasi. Di mana rapat ini dilakukan diluar kota, yang tidak melibatkan masyarakat, yang tidak melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Jika mekanismenya seperti itu rentan dipolitisasi oleh pejabat-pejabat daerah tentang perubahan APBD tersebut,” kata Edi, Senin (6/9).
“Dan juga tidak ada transparansi, apa yang menjadi hasil dari anggaran perubahan APBD itu. Ini sudah tidak benar,” ungkapnya.
