SERANG, BANPOS – Kepuasan masyarakat terhadap program penbangunan di Kota Serang masih rendah dan di bawah 50 persen. Sedangkan untuk kepuasan terhadap kepemimpinan Walikota sudah melebihi angka 50 persen.
Hal ini diketahui berdasarkan hasil riset kepuasan pembangunan daerah yang dilakukan oleh Pokja Wartawan Kota Serang (PWKS).
Ketua PWKS, Muhammad Tohir, mengatakan bahwa riset ini diharapkan mampu mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan.
“Selain itu dengan adanya riset ini dapat mendorong penyelenggara pelayanan publik agar meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan pengembangan melalui inovasi pelayanan publik,” ujarnya.
Tohir mengatakan, mayoritas para responden mengenal Syafrudin dari media massa baik cetak, elektronik, maupun online dengan persentase sebesar 51.3 persen.
E-Paper BANPOS Terbaru
“Sedangkan media sosial didominasi oleh Facebook dengan persentase sebesar 22.5 persen serta instagram sebesar 16.6 persen,” ungkapnya.
Secara tingkat popularitas, Tohir mengungkapkan bahwa Syafrudin sebagai Walikota Serang baru dikenal oleh 75.8 persen responden.
“Sedangkan sebanyak 17.7 persen responden mengaku tidak mengetahui siapa Syafrudin dan sebanyak 6.5 persen responden menyatakan ragu-ragu,” tuturnya.
Sementara dari tingkat kepuasan terhadap kinerja, Tohir menerangkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap Syafrudin sebesar 52.7 persen responden yang mengaku puas dengan kinerja Walikota Serang.
“Sedangkan 28.5 persen responden ragu-ragu menilai kinerja Walikota Serang dan sebesar 18.8 persen responden menyatakan tidak puas dengan kinerja Walikota Serang,” jelasnya.
Kendati kepuasan responden terhadap kinerja Syafrudin cukup tinggi, namun untuk kepuasan terhadap program 100 hari kerja Syafrudin masih di bawah 50 persen. Padahal, harapan atas program 100 hari kerja terbilang tinggi.
“Tiga program 100 hari kerja yang ditawarkan oleh Syafrudin dan Subadri memiliki tingkat harapan sebesar 80.6 persen dari responden. Akan tetapi, pada tingkat kepuasan pelaksanaan program 100 hari kerja tersebut hanya mencapai angka 23.6 persen, atau mengalami gap sebesar 57 persen,” terangnya.
