SERANG, BANPOS – Kinerja Pj Gubernur Banten Al Muktabar yang pada tanggal 13 Juli lalu genap 3 bulan memimpin Provinsi Banten, masih dianggap belum maksimal.
Diketahui, Al Muktabar dilantik menjadi Pj Gubernur Banten pada tanggal 13 Mei lalu. Al ditunjuk oleh Presiden Jokowi guna mengisi kekosongan jabatan, setelah Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) dan wakilnya, Andika Hazrumy habis masa jabatannya pada 12 Mei lalu.
Tokoh Masyarakat yang juga aktivis KP3B, TB Mochamad Sjarkawie, Minggu (17/7) mengatakan, Al Muktabar dianggap masih belum memenuhi keinginan masyarakat. Apalagi dalam hal penataan birokrasi pegawai yang bertujuan menciptakan pemerintahan yang bersih dari Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN).
“Sayangnya, Pj Gubernur Banten yang dilantik oleh Mendagri atas nama Bapak Presiden Jokowi, belum membuktikan ke arah lebih baik lagi dalam hal pemberantasan KKN di Pemprov Banten,” ujarnya.
Ia mencontohkan, hal yang masih terlihat dibiarkan dalam dugaan praktek KKN adalah belum adanya tindakan nyata, terhadap pegawai yang ada di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), khususnya di bidang pendapatan dan samsat-samsat.
“Pj Gubernur seakan menutup mata dengan kejadian pembajakan pajak Samsat
E-Paper BANPOS Terbaru
Kelapadua di Kabupaten Tangerang. Padahal sebelumnya ada kasus markup atau penggelembungan pembelian lahan Samsat Malingping di Kabupaten Lebak. Harusnya dengan kejadian seperti ini Pj Gubernur mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan pejabat-pejabat di Bapenda dan Samsat Kelapadua,” ujarnya.
Sikap tegas dengan menonaktifkan pejabat di Bapenda adalah bukti nyata, jika Pj Gubernur berpihak pada masyarakat. “Kasus pembajakan pajak di Samsat Kelapa Dua ini menandakan lemahnya pengawasan pegawai di Samsat. Dan kita juga baru saja dikejutkan kalau ternyata kerugian negara akibat ulah pegawai di Samsat Kelapa Dua itu membengkak, jadi Rp10,5 miliar, bukan lagi seperti di klaim pihak Bapenda sekitar Rp5,9 sampai Rp6,2 miliar,” ujarnya.
Dengan membiarkan pejabat-pejabat di Bapenda dan Samsat Kelapadua masih menduduki jabatan, tidak menutup kemungkinan akan mempersulit penanganan atau penyidikan dari tim Kejati Banten dalam membongkar dugaan praktik pembajakan pajak di kantor pendapatan tersebut.
“Sebagai bentuk antisipasi dan mempermudah kerja tim kejaksaan. Karena tidak menutup kemungkinan menghilangkan barang bukti. Jadi.apa susahnya Pj Gubernur menonaktifkan sementara dulu pejabat di Samsat Kelapa Dua dan Bapenda Banten yang secara jabatan mereka bertanggung jawab penuh atas kejadian pembajakan pajak milik masyarakat itu,” terangnya.
Tak hanya soal keberanian dan ketegasan Al Muktabar atas kasus di Samsat Kelapadua, Sjarkawie juga melihat Al Muktabar hanya sibuk dengan kegiatan seputar rapat-dan rapat. “Actionnya belum ada greget, yang ada hanya OPD (organisasi perangkat daerah) diramaikan dengan kegiatan rapat-rapat. Adapun action yang dipertontonkan hanya sebatas momentum atau kegiatan rutin saja,” katanya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP), Uday Suhada memiliki catatan kinerja Al Muktabar. Menurutnya Al harus lebih keras lagi dalam memimpin.
“Ada beberapa catatan penting untuk Pj Gubernur, Al Muktabar. Pertama, kepemimpinannya tidak memiliki legitimasi publik, karenanya ia harus mampu membangun harmoni dengan stakeholders di Banten. Pijakan seorang Pj Gubernur adalah RPD (Rencana Pembangunan Daerah) yang sudah digariskan oleh Kemendagri,” katanya.
Catatan lainnya menurut Uday adalah, respon atas masalah sosial yang mengemuka sangat baik disikapi Al Muktabar. “Ia cukup peka. Misalnya soal bagaimana upaya menanggulangi masalah stunting, upaya penurunan angka kemiskinan dan kualitas pelayanan kesehatan,” ujarnya.
Selain itu, komunikasi yang dibangun dengan pemerintah pusat sangat baik. Komitmen dalam hal antikorupsi sementara ini ditunjukkan melalui penandatanganan Pakta Integritas dengan Kejati dan para Bupati/Walikota. “Ini langkah yang patut diapresiasi,” ujarnya
Namun demikian, Al Muktabar harus didukung dengan pemutakhiran data berbagai masalah sosial di Banten. Sudah saatnya memanfaatkan kemajuan teknologi, agar pendekatan yang dilakukan tepat guna dan tepat sasaran.
“Tiga bulan terakhir Pj Gubernur saya lihat belum memiliki tim kecil yang secara rutin melakukan kajian berbagai isu strategis” tandasnya.(RUS/PBN)
