Pemkot Cilegon Dituding Minim Inovasi Pengelolaan PAD

CILEGON, BANPOS -Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon, Hasbi Sidik menyoroti terkait belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon saat ini, khususnya dari sektor pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cilegon.

Menurut Hasbi dinas terkait, seharusnya bisa lebih mengoptimalkan kembali peningkatan PAD dari sektor pendapatan pajak daerah.

“Pemkot itu harus berinovasi, termasuk inovasi bagaimana pendapatan ini bisa naik, banyak sebenarnya potensinya Cilegon ini, kalau mau berinovasi terutama dari pajak-pajak,” kata Hasbi kepada BANPOS, Senin (11/7).

Hasbi juga mengatakan terkait realisasi PAD seharusnya bisa lebih dioptimalkan kembali. Bahkan dirinya meyakini, bahwa dengan kondisi pembangunan di Kota Cilegon saat ini, pendapatan dari sektor pajak, bisa lebih besar lagi.

“Semua yang menghasilkan pajak-pajak itu harus di monitor kalau pendapatan tahun kemarin (tidak mencapai target) alasannya pandemi sekarang sudah melandai tinggal komitmen bersama saja kan,” tegasnya.

Politikus Partai Gerindra ini, mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalisasikan PAD, salah satunya dengan pembentukan Satgasus (Satuan Petugas Khusus). Hasbi menduga tidak adanya penambahan yang signifikan PAD tiap tahunnya lantaran tidak ada inovasi dari Pemkot Cilegon.

“Kan walikota banyak penghargaannya kira-kira bagaimana itu,” ujarnya.

Ia mendesak BPKAD untuk memaksimalkan potensi-potensi pendapatan yang ada dari sektor pajak. Kemudian Hasbi juga menyoroti terkait masih belum optimalnya pendapatan pajak setiap tahunnya. Lanjut Hasbi jangan sampai dinas terkait main mata dengan perusahaan-perusahaan yang seharusnya membayar pajak ke pemerintah daerah.

“Berarti ada hal yang secara aturan juga tidak dilaksanakan mungkin pencatatannya mohon maaf tidak benar,” tuturnya.

Bahkan Hasbi meminta kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon, selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Cilegon, untuk bisa mengoptimalisasikan kembali PAD Kota Cilegon.

“Pada pendapatan itu punya trik-trik bagaimana menghasilkan pendapatan daerah tanpa misalnya berbuat yang aneh-aneh ada potensinya di kita ini, jangan sampai defisit (pendapatan dan pengeluaran),” tegas Hasbi.

Diketahui, sepanjang 2021 Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak hingga Rp485 miliar. Namun realisasi pendapatan pajak itu hanya 85 persen dari target sebesar Rp579 miliar.

Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cilegon, pada 2021 lalu sektor pajak hotel menyumbangkan Rp9,2 miliar dari target Rp7,8 miliar. Kemudian pajak restoran sebesar Rp26 miliar dari target Rp24 miliar.

Realisasi pajak hiburan mengalami penurunan dari target, yakni Rp1,2 miliar dari target Rp1,5 miliar. Begitu pula pajak reklame Rp2 miliar dari target Rp2,7 miliar. Tertinggi pendapatan pada pajak daerah adalah sektor pajak penerangan jalan (PPJ) sebesar Rp209 miliar dari target 205 miliar.

Kemudian pajak mineral bukan logam buatan dan batuan menyumbang Rp492 ribu dari target Rp500 ribu. Pajak parkir dan pajak air tanah juga tidak mencapai target. Pada pajak parkir hanya mencapai Rp1,3 miliar dari target Rp1,5 miliar, sementara pajak air tanah Rp1,4 miliar dari target Rp 1,5 miliar. Sektor PBB-P2 cukup signifikan yakni Rp100 miliar dari target 97 miliar. Sayang sektor BPHTB tidak mencapai target, yakni Rp133 miliar dari target Rp237 miliar. Diketahui untuk target sektor pajak 2022 mencapai Rp630,9 miliar.

Sebelumnya, BPKAD Kota Cilegon menyatakan realisasi pajak daerah hingga 28 Juni 2022 sudah mencapai Rp206,9 miliar atau 32,83 persen dari target sebesar Rp630,3 miliar. “Sampai dengan 28 Juni realisasinya 206,9 miliar atau 32,83 persen,” kata Kepala Bidang (Kabid) Pajak pada BPKAD Kota Cilegon Hadi Permana kepada BANPOS saat ditemui di kantornya, Rabu (29/6).

Ia menyampaikan, realisasi penerimaan pajak tertinggi sementara ini dari empat sektor, yakni pajak penerangan jalan (PPJ) yang sudah masuk yakni Rp105 miliar atau sekitar 43,82 persen dari target. Kemudian, sektor restoran yang kini mencapai Rp14,6 miliar atau sekitar 48,12 persen dari target, sektor hotel yang yang kini mencapai Rp5,78 miliar atau 46,25 persen dari target dan sektor parkir 970 juta atau 46,22 persen dari target.

Sementara itu, capaian dari sektor yang lainnya seperti hiburan mencapai Rp2,03 miliar atau 37,73 persen dari target, sektor reklame Rp810 juta atau 27,40 persen dari target, sektor pajak mineral bukan logam dan batuan Rp329 juta atau 10,72 persen dari target, sektor pajak air tanah Rp512 juta atau 22,12 persen dari target, sektor Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang kini mencapai Rp46,4 miliar atau 20,18 persen dari target dan sektor PBB mencapai Rp29,6 miliar atau 29,66 persen dari target.

“Pajak penerangan jalan alhamdulillah bagus, target naik realisasi naik. Pajak restoran juga alhamdulillah sudah meningkat target tahun ini Rp30,5 miliar realisasinya Rp14,6 miliar atau 48,12 persen dibanding tahun lalu, (pajak) hiburan juga sangat signifikan,” katanya.

Kemudian dikatakan Hadi, untuk pencapaian dari angka paling tinggi yaitu pajak penerangan jalan mencapai Rp105 miliar kalau untuk persentase yang paling tinggi pajak restoran 48,12 persen.

“Kalau pencapaian dari angka paling tinggi pajak penerangan jalan ini Rp105 miliar kalau persentase yang paling tinggi pajak restoran 48 persen, yang lainnya masih dibawah. Yang paling rendah ini pajak mineral logam dan batuan (minerba) atau pajak galian c karena targetnya pun sekarang naik Rp 3 miliar, target tahun lalu Rp 1 miliar kalau dari angka besaran sekarang realisasinya Rp309 juta sampai dengan Juni, tahun lalu Rp225 juta,” terangnya.

Hadi optimistis dari target yang ada tahun ini, pihaknya bisa merealisasikan di akhir tahun.

“Tentu saja kita harus optimis karena memang beberapa potensi contohnya PBB. PBB ini kan booming di bulan Agustus, kita optimis akan tercapai karena jatuh tempo (Agustus), kan ada beberapa perusahaan maupun warga memang bayarnya menjelang jatuh tempo,” tuturnya.

Selain itu, dari sektor lain juga akan mengalami lonjakan menjelang akhir tahun. “BPHTB juga InsyaAllah beberapa bulan kedepan juga ada potensi yang akan terbayar. Jadi untuk target ya kita tentu harus selalu optimis dan selalu berupaya ke arah sana (mencapai target),” jelasnya.

Untuk mencapai target, pihaknya juga mempunyai strategi-strategi khusus di lapangan.

“Strategi tentu saja kita terus peninjauan ke lapangan. Petugas kami tiap bulan kita evaluasi yang ke lapangan, (apakah) ada potensi baru ataupun potensi yang lama, yang ada penambahan potensi ya kita data,” ujarnya.

“UPTD juga kita libatkan, UPTD pajak daerah ada 4 UPTD kita libatkan semua. Mereka harus turun ke lapangan karena kalau nggak turun kita nggak bisa dapat potensi,” sambungnya.

Ia juga berharap semoga kedepannya tidak ada gangguin lagi dan bisa berjalan normal kembali.

“Semoga tidak ada lagi PPKM ataupun melonjaknya kasus Covid, itu sangat berpengaruh pada pajak,” tandasnya.(LUK/PBN)

×