SERANG, BANPOS – Forum Komunikasi RT-RW Kota Serang menggelar rapat kerja (raker) pertama yang membahas sejumlah program kerja yang akan dilaksanakan selama kepengurusan. Selain membahas program prioritas, dalam raker tersebut juga disinggung koordinasi bantuan dari dinas terkait dan RT atau RW setempat yang tidak berjalan dengan lancar.
Sekretaris Forum Komunikasi RT-RW Kota Serang, Muhamad Soleh, mengungkapkan bahwa dari sejumlah aspirasi yang dirangkum, yang paling mendominasi adalah keterlibatan RT-RW dalam setiap kegiatan pemerintah, salah satunya dalam program bantuan sosial. Menurutnya, bantuan sosial itu banyak, namun RT-RW tidak mengetahui hal itu.
“Contohnya PKH, Jamsosratu dan juga rumah tidak layak huni. Itu dibangun atau diberikan tempatnya, tapi RT-RW tidak mengetahui, padahal yang mengusulkan RT-RW,” ungkapnya.
Menurutnya, keterlibatan RT-RW dinilai penting. Karena biasanya yang diusulkan bantuan dan dinilai berhak mendapatkan bantuan, tidak mendapatkan haknya.
“Yang layak (mampu) mah masuk (mendapatkan bantuan), sementara yang benar-benar tidak mampu itu malah tidak mendapatkan bantuan, seperti itu yang paling banyak didominasi pertanyaan dari pengurus,” jelasnya.
E-Paper BANPOS Terbaru
Ia mengatakan, penyelenggara bantuan dalam hal ini Pemkot Serang melalui Dinas, seharusnya melakukan koordinasi kepada RT-RW agar bantuan tersebut tepat sasaran. Oleh sebab itu, melalui forum RT-RW ini, mereka membahas keterlibatan RT dan RW dalam setiap program bantuan dari Pemerintah.
“Dengan adanya forum ini, tugas kami untuk mengkoordinasikan hal itu ke dinas terkait. Selama ini mungkin tidak ada yang menjembatani, makanya fungsinya forum komunikasi RT-RW tingkat Kota Serang mengkoordinasikan usulan dari forum komunikasi RT-RW tingkat kecamatan, kelurahan,” tandasnya.
Ketua Forum Komunikasi RT-RW Kota Serang, Arie Budiarto, mengungkapkan bahwa dalam raker perdana ini menyusun program-program untuk masyarakat. Mereka membentuk 3 komisi, yang masing-masing membahas tentang administrasi kependudukan, kesehatan hingga pajak bumi dan bangunan (PBB).
