Oknum Aparat Diminta Disikat

JAKARTA, BANPOS – Panitia kerja (Panja) Mafia Tanah Komisi II DPR menyoroti dugaan keterlibatan oknum aparat dalam kasus penyerobotan tanah milik warga. Salah satunya kasus di Kota Medan.

Keterlibatan oknum aparat dalam mafia tanah diungkapkan salah seorang kuasa hukum warga saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) korban mafia tanah dengan Panja Mafia Tanah Komisi II DPR, Rabu (3/11). Oknum aparat tersebut diduga telah melakukan intimidasi kepada kliennya melalui pendirian spanduk di atas tanah milik kliennya.

“Anehnya secara tiba tiba saat ini di atas tanah milik klien kami telah didirikan spanduk dengan nama oknum ini. Kami menduga, ada keterlibatan oknum jenderal polisi aktif dalam permasalahan tanah ini yang bertujuan untuk mengintimidasi dan meresahkan,” ujar kuasa hukum bernama Marimon Nainggola kepada para wakil rakyat di hadapannya.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus mengingatkan, aksi penyerobotan tanah lebih tepat disebut sebagai aksi perampokan. Dia mensinyalir, ada oknum Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang juga terlibat.

“Ini bukan mafia lagi, ini perampokan terhadap tanah yang di-backup oleh pihak tertentu dan pihak yang ada di dalam BPN,” tutur Guspardi.

Ketua Panja Mafia Tanah Komisi II DPR Junimart Girsang menegaskan, pihaknya menyayangkan dugaan keterlibatan oknum aparat. Politisi PDI Perjuangan itu mendesak agar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil segera memberantas maraknya aksi mafia tanah di Indonesia.

“Saya pribadi, meminta bahkan mendesak agar Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil segera menyelesaikan masalah sindikasi mafia pertanahan ini,” ujar Junimart kepada wartawan saat ditemui di lobby Nusantara II gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (3/11).

Menurutnya, aksi mafia tanah ini sudah sistematis. Menteri Sofyan harus bersih-bersih anak buahnya hingga ke jajaran paling bawah.
“Sebab, sesuai hasil RDPU siang ini di Komisi II DPR, jelas tidak mungkin bisa ada oknum jenderal polisi aktif diduga menyerobot tanah milik warga jika tidak ada campur tangan orang dalam di BPN,” lanjutnya.