Taat Membayar Pajak Air, Perumdam TKR Dapat Apresiasi dari DPRD Provinsi Banten

TANGERANG, BANPOS – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten menggelar kunjungan kerja (Kunker) ke Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja (PERUMDAM TKR) Kabupaten Tangerang.

Kunker DPRD Banten yang digelar pada Rabu 2 Juli 2025 di Aula Tirta Kantor Pusat PERUMDAM TKR tersebut, bertujuan untuk berdialog bersama membahas tentang pengelolaan Pembayaran Pajak Air Permukaan (PAP).

PT PCM Cari Pendanaan Lewat IPO, Namun Terganjal Hal Ini

Produksi tas di Kadugenep Serang melonjak jelang tahun ajaran baru

Pajak tersebut wajib dibayarkan ke satu pihak yang berhak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mana dasar pengenaan PAP adalah Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP) yang ditetapkan dengan peraturan gubernur. Dalam hal ini, PERUMDAM TKR membayar pajak kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten melalui UPTD-nya.

Kunjungan kerja tersebut dihadiri oleh Ketua Komisi III Provinsi Banten, Iwan Rahayu dan disambut dengan antusias oleh Direktur Utama PERUMDAM TKR, Sofyan Sapar beserta Direktur Bidang dan jajarannya. Turut dihadiri juga oleh Wakil Ketua, Sekretaris serta beberapa anggota Komisi III DPRD Provinsi Banten.

Taat Membayar Pajak Air, Perumdam TKR Dapat Apresiasi dari DPRD Banten — Dialog tentang pajak air antara Komisi III DPRD Banten dengan Perumdam TKR Kabupaten Tangerang berlangsung interaktif di Aula Tirta Kantor Pusat Perumdam TKR, Rabu (2/7/2025).

Direktur Utama PERUMDAM TKR, Sofyan Sapar memaparkan, bahwa PP Nomor 54 Tahun 2017 menjadi dasar pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara menyeluruh, termasuk BUMD air minum Kabupaten Tangerang.

E-Paper Terbaru

E-Paper BANPOS Terbaru

Regulasi ini, kata Sofyan, diharapkan terus diturunkan dalam bentuk Permendagri agar lebih implementatif di daerah. Berkenaan dengan pajak air permukaan, Sofyan menegaskan bahwa PERUMDAM TKR taat membayar pajak, termasuk Pajak Pemanfaatan Air Permukaan (PAP).

“Kepatuhan ini merupakan wujud tanggung jawab perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan sekaligus bentuk kontribusi nyata dalam mendukung penerimaan daerah,” jelas Sofyan Sapar dalam dialog dengan Komisi III DPRD Banten.

Komisi III DPRD Provinsi Banten mengakui bahwa Kabupaten Tangerang memiliki potensi yang sangat besar dalam memberikan kontribusi dari sektor pajak air permukaan. Diperlukan data yang lengkap, inventarisasi yang akurat, serta pemetaan permasalahan agar potensi penerimaan daerah dari sektor ini bisa dimaksimalkan.