Oknum Anggota DPR RI ‘Terseret’ Dugaan Penyimpangan KIP

SERANG, BANPOS - Anggota DPR RI dari Dapil Banten 2, Furtasan Ali Yusuf, akan dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Pelaporan akan dilakukan Eksekutif Komisariat Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (E-KOM LMND) Universitas Bina Bangsa yang menduga ada pelanggaran etik dan penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh politisi asal Kabupaten Serang itu. Anggota Fraksi Nasdem yang juga merupakan pembina Yayasan Pendidikan Universitas Bina Bangsa (UNIBA) itu diduga terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam praktik penyimpangan pengelolaan dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) Aspirasi dan reguler di UNIBA. Ketua E-KOM LMND UNIBA, Ian Caesar Francisco, menilai pihak kampus tidak transparan dalam mengelola dana KIP. “Tidak ada transparan antara KIP Kuliah Reguler dan KIP Kuliah Aspirasi di UNIBA,” katanya. Dia bahkan membandingkan pengelolaan dana KIP di UNIBA dengan kampus lain yang menurutnya sangat jauh berbeda dalam mengelola dua jenis KIP itu. Menurut Ian di kampusnya tidak disampaikan secara jelas skema pengelolaan KIP aspirasi dan reguler. Hal itulah yang kemudian menimbulkan kecurigaan di kalangan mahasiswa. “Berbeda dengan kampus lain seperti Universitas Mathla’ul Anwar Pandeglang yang memisahkan dua skema tersebut secara jelas, UNIBA justru menyatukan penyaluran dana tanpa informasi yang terbuka kepada mahasiswa,” terangnya. Selain itu hal lain yang disoroti adalah soal adanya pemotongan dana KIP oleh pihak kampus. Ian menerangkan, berdasarkan kesaksian mahasiswa penerima KIP, pihak kampus disebut melakukan pemotongan terhadap dana tersebut sebesar Rp800 ribu. Pemotongan itu dilakukan sebagai bentuk ungkapan ‘uang terima kasih’. Dan mahasiswa yang menerima pemotongan itu diiming-imingi akan diamankan nilai IPK-nya oleh pihak kampus. “Salah satunya adalah perintah tidak resmi agar mahasiswa membayar ‘uang terima kasih’ sebesar Rp800 ribu dengan iming-iming IPK akan diamankan,” terangnya. Ian menjelaskan, pemotongan itu dilakukan setelah mahasiswa penerima program itu menerima pencairan dana KIP dari pemerintah. “Mereka diinstruksikan tidak membawa ponsel dan langsung menyerahkan uang tersebut setelah pencairan dana KIP dilakukan,” jelasnya. Kemudian masalah lainnya, kata Ian, tidak sedikit mahasiswa penerima manfaat tidak menerima penyaluran dana meskipun status mereka masih aktif. “Bahkan ada kasus mahasiswa yang diarahkan keluar dari skema KIP-K, namun dana tetap dicairkan atas nama mereka,” ujarnya. Praktik itu kemudian semakin menguatkan dugaan mereka soal adanya ketidak transparanan pihak kampus dalam mengelola dana KIP Dalam pelaksanaan praktik tersebut, Ian menyebut adanya dugaan keterlibatan Furtasan di dalamnya baik secara langsung maupun tidak langsung. “Dia dituding memfasilitasi bahkan membekingi pihak kampus dalam penarikan uang ‘terima kasih’ dari mahasiswa penerima KIP,” jelasnya. Bahkan, Furtasan juga disebut memanfaatkan jabatannya sebagai anggota DPR RI untuk mengintervensi kebijakan internal kampus terkait pengelolaan dana KIP. “Serta menyalahgunakan posisinya sebagai anggota DPR RI untuk mengintervensi kebijakan internal kampus demi kepentingan tertentu,” ujar Ian menambahkan. Menurutnya, persoalan yang terjadi di UNIBA terkait penyelewengan dana BOS bukanlah persoalan yang sepele. Dia memandang masalah ini mesti menjadi perhatian semua pihak dan dipandang sebagai persoalan yang serius untuk disikapi. “Ini bukan hanya soal pelanggaran etik, tapi soal masa depan pendidikan yang layak dan adil untuk mahasiswa dari keluarga tidak mampu,” katanya menjelaskan. “Negara harus hadir dan tidak membiarkan praktik seperti ini terus berlangsung.” Atas persoalan tersebut, Ian mengatakan, E-KOM LMND UNIBA mendesak MKD DPR RI segera melakukan pemeriksaan etik terhadap Furtasan Ali Yusuf. “Melakukan pemeriksaan etik terhadap Furtasan Ali Yusuf, menjatuhkan sanksi sesuai peraturan jika terbukti melanggar kode etik penyelenggara negara,” tegasnya. Sementara itu saat dikonfirmasi, Furtasan dengan tegas membantah tudingan tersebut. Bahkan dia menantang pihak yang menudingnya untuk menunjukkan bukti penyelewengan yang dimaksud. “Sumpah sampai hari ini isu rumor itu belum ada yang menunjukkan bukti. Kan susah kalau misalnya kita mau menindak,” ujarnya. Kemudian dia menolak jika dituding sebagai pihak yang memfasilitasi praktik penyelewengan tersebut. Karena menurutnya hal itu tidak bisa dibenarkan secara hukum. “Kalau saya ditanya memfasilitasi itu benar-benar nggak benar. Nggak ada istilah memfasilitasi,” ucapnya. Furtasan menegaskan, jika ada pihak yang memang mampu membuktikan praktik lancung tersebut maka dirinya tidak akan sungkan-sungkan menindak tegas oknum yang terlibat dalam kasus itu. “Kalau memang ada, saya pasti beri tindakan karenakan ini mah nggak bisa kompromi. Ini kan uang negara,” tegasnya.

No Result